Jakarta, IDN Times - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap kritik PDI Perjuangan soal Pemilu 2024 berlangsung curang tidak tepat. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutuskan tidak ada kecurangan.
"Ya kurang tepat lah. Bisa dilihat dari putusan MK. Kami diingatkan oleh putusan MK ya, tapi kemudian curang atau tidaknya agak sulit. Tergantung alat bukti dan lain-lain," ujar Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/5/2024).
Dalam kesempatan itu, Bagja menyampaikan terima kasih atas kritik yang disampaikan PDIP. Menurutnya, kritik di negara demokrasi merupakan hal wajar.
"Terima kasih atas kritiknya. Kritik wajar. Oang mengritik seluruh proses penyelenggaraan pemilu, tapi yang jelas semua proses telah ditangani oleh Bawaslu. Ada yang terlewat, mungkin terlewat tapi insya Allah ke depan kita perbaiki," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, Pemilu 2024 berjalan abu-abu.
"Lho kok sekarang pemilunya langsung, tapi kok jadi abu-abu gitu sudah direkayasa," ujar Megawati dalam pidatonya di Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
Megawati mengatakan, civil society, cendekiawan, seniman hingga ahli hukum, menyebut Pemilu 2024 adalah terburuk.
"KPU-nya juga diam, Bawaslunya gak ada suara. Jadi kan saya mikir masa saya gak boleh bersuara, saya boleh dong bersuara, katanya kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi," kata dia.
Megawati menyampaikan, semangat reformasi sudah hilang dalam sekejap.
"Dulu reformasi menempatkan nepotisme, kolusi dan korupsi sebagai musuh bersama dan oleh sebab itu lahir lah KPK, itu juga saya yang buat, heran lho barang yang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung MK yang berdiri di eranya ketika menjadi Presiden RI.
"Makanya aduh MK juga sama, kenapa bisa diintervensi oleh kekuasaan? Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan banyak antipati, ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat," imbuhnya.