5 Perbedaan Sekolah Rakyat dengan Sekolah Reguler
- Kurikulum Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, melainkan juga pada pembelajaran sistematis dan pendidikan karakter.
- Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak keluarga miskin dan ekstrem, dengan seleksi yang adil dan transparan.
- Tenaga pendidik berasal dari daerah sekitar sekolah, mengikuti pelatihan khusus, dan semua fasilitas di Sekolah Rakyat 100 persen gratis.
Jakarta, IDN Times - Program Sekolah Rakyat yang disiapkan pemerintah siap diluncurkan pada Juli 2025. Sekolah Rakyat memiliki visi untuk mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas, guna memutus transmisi kemiskinan.
“Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dikutip dari laman resmi Kemensos, Kamis(10/7/2025).
Berikut beberapa perbedaan Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler sebagaimana hasil data yang dihimpun IDN Times.
1. Tidak hanya berfokus pada pendidikan formal
Kurikulum yang akan terapkan di Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal. Ada tiga cakupan utama kurikulum Sekolah Rakyat, antara lain Kurikulum Persiapan (Learner Preparatoal), Kurikulum Sekolah Formal, dan Kurikulum Sekolah Asrama.
Ketiga cakupan ini dimulai dengan memahami kesiapan fisik, mental, dan akademik, dilanjut dengan dilakukannya pembelajaran sistematis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu, pendidikan karakter yang bertujuan untuk menguatkan nilai spiritualitas, kepemimpinan, bahasa dan komunikasi serta cinta Tanah Air.
"Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul, itu berarti ikut Mendikti Saintek. Akan tetapi, juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini yang digagas Kemendikdasmen," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dilansir ANTARA.
2. Untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem
Berbeda dengan sekolah regular yang bisa menerima siswa-siswi yang berasal dari tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Mengutip laman Kementerian Sosial (Kemensos), pendirian Sekolah Rakyat merupakan langkah pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Program ini ditujukan untuk anak-anak yang masuk kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Para siswa nantinya akan melewati berbagai tahapan seleksi yang adil dan transparan, guna terpenuhinya akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang paling membutuhkan.
“Seperti yang berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin, dilansir ANTARA.
3. Tenaga pendidik dari daerah setempat
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyampaikan untuk menjaga keberlanjutan maupun kesinambungan program Sekolah Rakyat, guru dan tenaga pendidik akan diambil dari daerah sekitar sekolah.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus memperlancar distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” Kata Robben, dilansir dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Selain itu, guru dan tenaga pendidik terpilih nantinya akan mengikuti pelatihan khusus yang berfokus pada empati sosial (social empathy), agar memiliki kemampuan mendidik yang inklusif serta paham akan kebutuhan anak dari latar belakang sosial yang berbeda.
4. Semua fasilitas 100 persen gratis
Tidak hanya menyediakan pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak keluarga miskin, Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai sekolah berasrama yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas seperti laboratorium, gedung serbaguna dan fasilitas olahraga.
Terdapat pula kebutuhan lain seperti buku, seragam, makanan yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.
"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis, dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," kata Mensos Saifullah Yusuf, dilansir situs resmi Sekolah Rakyat.
5. Program pemerintah di bawah Kementerian Sosial
Berbeda halnya dengan sekolah biasa yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah Rakyat merupakan program presiden yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Kendati, Kemensos akan berkolaborasi dengan kementerian lain guna terselenggaranya program Sekolah Rakyat dengan baik, dan terwujudnya visi pendidikan nasional yang merata dan berkelanjutan.
Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan dan mendorong perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa menteri melakukan pertemuan guna membahas kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Hambalang, Bogor, pada 23 Juli 2025. Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program kampanye Prabowo pada Pilpres 2024.
