Logo Bawaslu (bawaslu.go.id)
Bawaslu juga melakukan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mencegah adanya tindak pencucian uang dalam pesta demokrasi pada Pemilu 2024.
"Diharapkan dengan adanya penandatanganan ini, potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak dini," ujar Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilansir dari laman Bwaslu.
Kerja sama itu juga nantinya meneliti dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana pencucian uang. Selain itu, perpindahan transaksi dana kampanye pada Pemilu 2024 juga akan diawasi.
"Dengan penandatangan kerja sama oleh Bawaslu dan PPATK ini adalah bentuk konkret untuk mewujudkan pemilu yang adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas," kata dia.
Tak hanya PPATK, Bawaslu juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Polri dalam menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu, khususnya yang terkait tindak pidana.
Terbaru, Bawaslu meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) untuk memperpendek jarak dan waktu bagi pelapor, sekaligus koordinasi Bawaslu RI (pusat) dengan Bawaslu daerah.
Melalui aplikasi ini, pelapor dugaan pelanggaran pemilu dapat mudah melakukan pengecekan sejauh mana proses penanganan yang dilakukan Bawaslu. Melalui aplikasi SigaLapor, pelapor dapat membuat laporan dugaan pelanggaran hanya dengan aplikasi itu.
Pada Pemilu 2024, milenial dan Gen Z akan menjadi pemilih mayoritas. Oleh karenanya, IDN Times mengajak generasi muda untuk ikut serta memberikan suaranya pada Pemilu 2024.
DKPP dan Bawaslu lembaga yang bekerja mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berjalan jujur dan adil. Tapi itu tidak cukup, semua pihak harus terlibat, termasuk milenial dan Gen Z harus terlibat menjaga agar pemilu berjalan jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Kita sebagai milenial dan Gen Z bisa membantu mengawasi pemilu berjalan jujur dan adil, misalnya dengan cara mengawasi berjalannya pemilu di sekitar kita agar berjalan sesuai undang-undang. Kita bisa melaporkan ke Bawaslu, DKPP, atau pihak terkait lainnya jika melihat dugaan kecurangan atau penyimpangan lainnya.