Cak Imin Dukung Ekspor SDA Satu Pintu dan Usul Revisi 108 UU
- Cak Imin menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam penyelamatan sumber daya alam nasional demi menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia.
- PKB mengapresiasi penerapan sistem ekspor sumber daya alam satu pintu yang diyakini mampu memperkuat kemandirian ekonomi dan menjaga kekayaan nasional.
- Muhaimin menilai perlu revisi terhadap 108 undang-undang agar penataan hukum mendukung pengelolaan SDA yang adil dan hasilnya dapat dinikmati seluruh rakyat.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam menyelamatkan sumber daya alam (SDA) nasional. Ia menyebut, langkah ini sangat penting untuk menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa, di tengah tingginya ketergantungan pada pasar global.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam pidato peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB, di Jakarta Convention Center (JCC), Gelora, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026). Ia mengingatkan, kekayaan alam Indonesia selama ini belum sepenuhnya dikelola secara optimal oleh bangsa sendiri.
"Ketergantungan kita di pasar global bahkan sampai pada level di mana kita lupa bahwa kekayaan alam yang begitu kaya raya belum sepenuhnya terjaga dengan baik oleh tangan-tangan kita sendiri," kata dia.
Sebagai solusi konkret, PKB mengapresiasi diberlakukannya kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Skema ini diyakini mampu menjadi pintu masuk utama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional.
"PKB mendukung satu pintu ekspor seluruh sumber daya alam yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan kedaulatan ekonomi di Bumi Nusantara tercinta," tegasnya.
Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah yang mulai memprioritaskan penyelamatan aset dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, langkah tegas yang diambil Presiden saat ini merupakan bukti nyata yang telah lama dinantikan masyarakat.
"Kita yakin sepenuhnya, orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong," tuturnya.
Meski begitu, PKB menegaskan, keberhasilan penyelamatan SDA membutuhkan pembenahan payung hukum secara masif. Berdasarkan pemetaan PKB, ada ratusan regulasi yang perlu segera direvisi agar kedaulatan ekonomi berjalan maksimal. Setidaknya ada 108 undang-undang yang harus diperbaiki.
"Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan," ungkap Muhaimin.
Perubahan regulasi ini dinilai sebagai kelanjutan komitmen bersama antara pemerintah dan PKB. Penataan hukum yang tepat diharapkan dapat menjamin seluruh hasil kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat.
"Undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri ini kaya dan harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri," imbuhnya.
