Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK). IDN Times/Axel Joshua Harianja
Diketahui, gugatan soal batas minimal usia capres dan cawapres dilayangkan tiga pemohon sekaligus ke MK. Adapun pemohon pertama yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda Yohanna Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, dengan Desmihardi dan M Malik Ibrohim sebagai kuasa hukum.
Pemohon kedua yaitu Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi. Pemohon ketiga, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dengan kuasa hukum Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman. Mereka menggugat Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Adapun pasal tersebut berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”
Wakil Ketua MK Saldi Isra mempertanyakan urgensi atas gugatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut. Dia menilai, secara tidak langsung dalam pernyataan DPR dan pemerintah sebagai pihak terkait uji materi, menunjukkan punya pandangan yang sama.
Saldi lantas menyinggung soal batas minimal usia capres dan cawapres yang pernah dibuat DPR dan pemerintah dalam UU Pemilu pada 2008. Saat itu, batas usia minimum yang diatur ialah 35 tahun, tetapi diubah menjadi 40 tahun pada 2017.
Oleh sebab itu, Saldi menegaskan, jika DPR maupun pemerintahan punya pandangan sama soal batas minimal usia capres itu dikembalikan, maka sebaiknya revisi undang-undang di parlemen. Dengan begitu, tidak perlu digugat ke MK.
"Kalau dibaca implisit, walaupun menyerahkan pada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, ini kan bersayap, dua-duanya mau," ujar Saldi.