Ketua MPR: Cawapres Usulan Prabowo Harus Penuhi 22 Syarat

- Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut dua calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo wajib memenuhi 22 persyaratan saat diajukan ke MPR.
- Tim verifikasi MPR yang dipimpin Lestari Moerdijat akan memeriksa kelengkapan, keabsahan ijazah, dan rekam medis calon secara terbuka sesuai Undang-Undang Pemilu.
- MPR menyetujui usulan pemilihan wakil presiden pada 9 Desember 2026, setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026.
Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkap terdapat 22 syarat yang harus dipenuhi dua calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto saat mengirimkan dua cawapres tersebut sudah harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
Muzani belum merinci detail semua dokumen persyaratan tersebut. Tim verifikasi yang dipimpin Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat akan memeriksa persyaratan tersebut.
"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau gak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, tim verifikasi juga akan mendalami keabsahan ijazah kedua cawapres. Muzani mengatakan, tim verifikasi juga akan memverifikasi data-data rekam medis kedua cawapres.
"Kedua, soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi. Karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya," kata dia.
Sementara, Koordinator Tim Verifikasi MPR, Lestari Moerdijat, mengatakan proses verifikasi akan dilakukan secara terbuka, setelah Prabowo mengirimkan dua cawapres ke MPR pada 25 November 2026.
"Iya dong, ya. Ya, nanti itu kita akan menyampaikan semuanya. Ini sedang disiapkan oleh Badan Kajian juga ya," kata Lestari.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan, semua persyaratan akan mengacu dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
"Itu sesuai dengan undang-undang ya, ada pasal-pasalnya, sesuai semua aturannya nanti akan disampaikan, tapi semua mengacu kepada memang peraturan perundang-undangan," kata Lestari.
Diketahui, MPR telah menyetujui usulan Presiden Prabowo agar pemilihan wapres digelar pada Rabu, 9 Desember 2026. Usulan tersebut tertuang dalam surat yang dikirimkan Presiden Prabowo ke MPR hari ini.
"Dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, 9 Desember mundur satu minggu," kata Muzani.
Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke pimpinan MPR pada Kamis pagi, 12 November 2026. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran itu juga telah diberikan kepada Presiden Prabowo.
Pimpinan MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru menggantikan posisi yang ditinggalkan Gibran.


























