Jakarta, IDN Times - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) angkat bicara soal permintaan maaf presiden Joko "Jokowi" Widodo beberapa hari lalu. BEM SI menyebut permintaan maaf tersebut hanya sebagai formalitas.
"Menurut kami dari BEM SI mungkin maafnya kemarin itu cuma kalau kita anggap itu formalitas aja. Karena gak fokus minta maafnya itu," ujar Koordinator Pusat BEM SI, Herianto saat dihubungi IDN Times pada Sabtu (3/8/2024).
Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya saat menggelar zikir dan doa kebangsaan dalam rangkaian Bulan Kemerdekaan Menyambut HUT RI ke-79 di Istana Kepresidenan.
BEM SI menilai permintaan maaf Jokowi terlambat.
"Saya rasa maaf itu sudah telat dan mungkin yang kemarin hanya formalitas saja," kata Herianto.
Herianto bahkan mengatakan, permintaan maaf itu seolah hanya bentuk upaya menutupi janji-janjinya yang tak dipenuhi kepada masyarakat.
Termasuk soal penguatan KPK dan memperbaiki hukum di Indonesia.
"Itu barang kali yang mau ditutup. Makanya dengan seolah-olah muka polos, dia minta maaf dan masyarakat respek. Tapi kita kalau dari BEM SI memandangnya seperti itu," kata Herianto.
Herianto mengatakan, jika Jokowi benar-benar ingin meminta maaf, ada beberapa hal yang bisa dilakukannya sebelum masa kepemimpinannya benar-benar habis.
"Harusnya pak Jokowi jika ingin benar-benar bertobat, bisa mengembalikan kebijakan yang benar-benar bisa berkontribusi banyak untuk masalah rakyatnya. Bukan untuk kepentingan keluarga saja," ujar Herianto.
Menurut Herianto, masih cukup waktu untuk melakukan itu.
Menurut Herianto, kepemimpinan Jokowi terbilang yang paling gagal dibandingkan presiden Indonesia lainnya. Terutama di periode kedua Jokowi.
"Karena di masa kepemimpinan Jokowi ini lah sistem demokrasi kita seperti sekarang seperti diketahui sudah amburadul. Sistem hukum kita sudah tidak bisa kita percayai. Hukum KPK kita, jangankan anggotanya, ketuanya saja sudah terjerat korupsi," kata Herianto.
Pada periode pertama Jokowi, Herianto mengakui masih ada beberapa janji kebijakan yang dijalankan. Namun tidak pada periode kedua.
"Kemarin pas kami berdialog dengan Tempo, kita memberikan nilai kepemimpinan Jokowi hanya 10 saja dari 100. Dan kita lihat dikeperiodean akhirnya dia manipulasi agar masyarakat itu engga ingat bahwa di keperiodeannya dia lah utang-utang negara kita itu begitu tinggi," kata Herianto.
"Kepemimpinan Jokowi ini kepemimpinan yang jauh lebih kalah dari kepemimpinan pak Soeharto maupun masa VOC masa dulu," lanjut dia.