Jakarta, IDN Times - Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Diallo Hujanbiru, menanggapi soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri Kabinet Merah Mutih.
BEM UI menilai, upaya tersebut dilakukan hanya sekadar untuk meredam tuntutan rakyat yang belakangan jengkel dengan sikap menteri. Terlebih, Prabowo tak berani memecat semua menteri yang bermasalah.
"Menurut kami itu hanya untuk meredam (amarah rakyat) ya, apalagi yang diganti tidak semua yang bermasalah itu diganti," kata Diallo saat menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Diallo menyebut, DPR masih minim dalam upaya menuntaskan tuntutan tersebut. Bahkan, parlemen mengabaikan batas waktu untuk memenuhi tuntutan 17+8 yang ditetapkan rakyat.
"Jadi kita datang untuk menagih janji, yang tuntutan 17+8, di mana sebenarnya sudah diterima ya oleh pemerintah dan anggota dewan, yang mana itu juga tuntutan kolektif masyarakat, baik kali dari influencer, mahasiswa, masyarakat sipil. Seluruhnya itu tuntutan yang kita minta untuk segera dituntaskan, untuk segera dilunasi," katanya.
"Akan tetapi dari tenggat waktu yang sudah ditentukan, hingga saat ini masih sangat sedikit yang penuntasannya kita anggap minimal. Masih banyak, kami rasa 0 besar dalam hal penuntasan," sambung Diallo.
BEM UI pun menyoroti sejumlah poin tuntutan yang belum diakomodir DPR maupun pemerintah. Di antaranya pembentukan tim investigasi untuk mengusut seluruh pelanggaran HAM berat yang terjadi selama demo besar pada 25 sampai 31 Agustus 2025 di berbagai daerah. Lalu tuntutan lainnya, masih ada anggota DPR yang kontroversial dan tidak bersimpati terhadap rakyat tapi belum dicopot.
"Kemudian kami juga menuntut agar TNI tidak ikut campur dalam setiap tindakan pengamanan, tindakan yang berhubungan dengan sipil, kembalilah ke barak TNI," tegas Diallo.
Diallo memastikan, demonstrasi sore ini merupakan aksi awal yang digelar untuk mendesak agar DPR maupun pemerintah menuruti tuntutan 17+8.
"Itu semua yang akan kita tuntut pada hari ini, dan kita juga akan terus bergulir. Ini adalah penagihan janji pertama, dan ini akan ada penagihan janji selanjutnya dan penuntutan terhadap reformasi lembaga dan negara selanjutnya," imbuh dia.