BGN Bantah Buat MBG TV untuk Sosialisasi Program

27 Feb 2026, 23:30 WIB

Forum Jupnas Gizi Indonesia ketika menemui pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung untuk menjelaskan peluncuran MBG TV. (Istimewa)

Intinya Sih

BGN menegaskan tidak terlibat dalam pembuatan MBG TV, meski sempat menerima audiensi Forum Jupnas Gizi Indonesia yang menggagas media tersebut untuk edukasi gizi masyarakat.
Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari pos pendidikan, menegaskan dana pendidikan tetap digunakan sesuai peruntukannya.
PDIP menyatakan anggaran MBG 2026 sebesar Rp223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan, merujuk pada data APBN dan lampiran Peraturan Presiden tentang rincian penggunaan dana tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) angkat suara mengenai peluncuran MBG TV yang digagas Forum Jupnas Gizi Indonesia. MBG TV itu sudah mengudara untuk menyosialisasikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, MBG dengan cara menggandeng 15 jaringan televisi.

Rencananya tayangan MBG TV bisa ditonton di 13 provinsi. Kehadiran MBG TV itu pun mengundang tanda tanya publik dan viral di media sosial.

Kepala BGN Dadan Hindayana membantah institusi yang ia pimpin membuat MBG TV. Menurutnya, kehadiran MBG TV merupakan inisiatif dari masyarakat umum.

"Itu inisiatif masyarakat umum dan tidak ada kaitan dengan struktur formal BGN," ujar Dadan ketika dikonfirmasi pada Jumat (27/2/2026).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang. Ia mengatakan BGN tidak tahu sama sekali mengenai keberadaan MBG TV. BGN, kata Nanik, juga tidak bertanggung jawab terhadap konten yang diproduksi oleh MBG TV.

"BGN tidak bertanggung jawab terhadap konten-konten di MBG TV," katanya kepada IDN Times melalui pesan pendek hari ini.

1. BGN sempat terima audiensi Forum Jupnas Gizi Indonesia soal MBG TV

Tampilan tayangan MBG TV yang tayang streaming di situs jupnas gizi Indonesia. (Tangkapan layar situs streaming jupnas gizi Indonesia)

Lebih lanjut, BGN tidak sepenuhnya tak tahu menahu soal peluncuran MBG TV. Sebab, terdapat dokumentasi Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung menerima audiensi Forum Jupnas Gizi Indonesia di kantor BGN pada 19 Februari 2026. Salah satu poin yang dibahas mengenai rencana peluncuran MBG TV.

Media tersebut dibuat untuk memberikan literasi gizi bagi masyarakat luas. Tayangan MBG TV bisa diakses secara streaming di situs resmi Forum Jupnas Gizi Indonesia.

Bahkan, Lodewyk ketika ktu menyampaikan apresiasi atas inisiatif peluncuran MBG TV. Menurutnya, keberhasilan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh implementasi teknis, tetapi juga oleh tingkat pemahaman publik.

"Saya bangga atas kerja nyata Forum Jupnas Gizi Indonesia. Edukasi publik adalah faktor kunci. Masyarakat perlu memahami bahwa gizi berkualitas adalah pondasi utama untuk membangun sumber daya manusia menuju generasi emas Indonesia," kata Lodewyk di dalam keterangan pada pekan lalu.

Ia juga berharap kehadiran MBG TV dapat menjadi inspirasi bagi organisasi lain untuk turut aktif berkontribusi dalam pembangunan sektor kesehatan dan pangan nasional.

2. Seskab Teddy bantah anggaran untuk MBG mengambil duit pos pendidikan

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara, pemerintahan Prabowo menepis anggaran untuk program unggulan MBG itu mengambil jatah duit dari pos pendidikan. MBG pada 2026 diberi anggaran Rp226 triliun. Duit itu disebut mengambil pos pendidikan yang mencapai Rp769 triliun.

"Kemarin ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Istana Kepresidenan, Jumat (27/12/2026).

Teddy mengatakan sekolah-sekolah yang terbengkalai atau pun rusak merupakan permasalahan sejak lama. Menurut dia, masalah sekolah sebenarnya kewenangan pemerintah daerah. Di mana, SMA merupakan kewenangan gubernur, sedangkan SD dan SMP merupakan kewenangan bupati dan wali kota.

"Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kami renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," tutur pejabat publik yang juga militer aktif itu.

3. PDIP sebut anggaran MBG pada 2026 mengambil pos sektor pendidikan

Ilustrasi menu makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang. (IDN Time/bt)

Pihak yang dirujuk Teddy menyampaikan anggaran MBG pada 2026 mengambil duit dari pos pendidikan adalah PDI Perjuangan (PDIP). Hal itu disuarakan oleh beberapa anggota komisi X DPR dari partai tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayanti mengatakan anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan 2026 yang totalnya Rp769 triliun. Menurut Esti, hal itu terbukti dalam Undang-Undang APBN 2026 dan lampiran Peraturan Presiden tentang rincian APBN.

"Di situ secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak Rp 223,5 triliun," ujar Esti ketika memberikan keterangan pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus anggota Komisi X DPR, Adian Napitupulu, juga menegaskan mereka ingin meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai polemik sumber anggaran MBG. Para pengurus PDIP di tingkat provinsi maupun kota disebut mempertanyakan bagaimana kebenaran dari penggunaan dana pendidikan untuk Badan Gizi Nasional.