BGN Klaim Anggaran MBG Tak Potong Jatah Kemenkes dan Kemendikbud
- Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan anggaran Rp24 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis tidak mengurangi porsi dana Kemenkes, karena masuk dalam fungsi kesehatan yang terpisah.
- BGN mengalokasikan Rp223 triliun untuk pendidikan, termasuk sekolah keagamaan dan pesantren, tanpa memotong anggaran Kemendikbud maupun transfer tunjangan guru yang justru meningkat.
- Dadan membantah isu pemotongan dana KIP Kuliah, menjelaskan perubahan kuota kampus terjadi akibat mekanisme pendataan baru, sementara total penerima bantuan justru bertambah.
Bogor, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan klarifikasi mendalam mengenai struktur anggaran program unggulan pemerintah, melalui jumpa pers yang digelar di Kota Bogor, Sabtu (28/2/2026).
Dadan menekankan alokasi dana besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah disusun secara sistematis, tanpa menggerus anggaran kementerian teknis lainnya.
Dadan merinci bagaimana distribusi anggaran tersebut masuk dalam berbagai fungsi negara.
Dadan menjelaskan kelompok penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dikategorikan ke dalam rincian output fungsi kesehatan.
Meski BGN mengelola Rp24 triliun dalam kategori ini, hal tersebut tidak mengurangi porsi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan. Namun, hal ini tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti, anggaran Kemenkes dari tahun ke tahun terus naik," ujar Dadan.
1. Alokasi Rp223 triliun untuk fungsi pendidikan dan sekolah keagamaan
Dadan menyampaikan kelompok anak sekolah, termasuk santri di pesantren, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp223 triliun. Dana ini tercatat sebagai bagian dari fungsi pendidikan, namun tetap menjamin stabilitas anggaran kementerian terkait.
"Ini tidak mengganggu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Anggaran keduanya dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik, begitu pula transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru yang naik 10 persen," tambahnya.
2. Sinergi dengan Kemensos untuk lansia dan fungsi ekonomi
Kata Dadan, BGN juga memiliki Residen Output (RO) dukungan manajemen yang berkaitan dengan fungsi ekonomi.
Ia menyebut adanya potensi pembentukan RO Sosial di BGN untuk membantu distribusi bantuan pangan bagi lansia, yang selama ini dikelola Kementerian Sosial (Kemsos).
"Saat Kemensos membicarakan makan bergizi untuk lansia, mereka melihat struktur Satuan Pelayanan Gizi (SPG) sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kemungkinan besar akan ada RO Sosial di BGN yang juga tidak mengganggu anggaran Kemensos," jelas Dadan.
3. Bantah isu pemotongan dana KIP kuliah
Menanggapi isu yang beredar di masyarakat mengenai anggaran Makan Bergizi Gratis, yang mengambil jatah KIP Kuliah, Dadan secara tegas membantahnya.
Ia menjelaskan perubahan kuota di beberapa kampus murni karena perubahan mekanisme pendataan, bukan pengurangan dana.
"Data KIP Kuliah tahun ini justru naik. Jika ada pengurangan di satu perguruan tinggi, itu karena mekanismenya berubah dari berbasis kuota menjadi berbasis data bersama desil 1 sampai 4. Secara total naik, jadi tidak ada hubungannya dengan dana program makan bergizi," pungkasnya.
