Bogor, IDN Times – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai langkah strategis untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Lembaga baru yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 ini mengemban mandat besar dari Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan intervensi gizi secara spesifik dan masif.
BGN menetapkan dua fase krusial dalam siklus hidup manusia yang wajib mendapatkan intervensi negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan kecerdasan dan pertumbuhan fisik anak Indonesia berjalan maksimal.
"Terdapat dua tahap kritis dalam perkembangan kehidupan manusia yang perlu diintervensi oleh negara, titik kritis pertama, 1.000 hari pertama kehidupan untuk mengoptimalkan perkembangan otak dan kecerdasan anak, serta titik kritis kedua usia 8 hingga 18 tahun bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan fisik yang optimal," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, Sabtu (28/2/2026).
Bidik 82,9 Juta Jiwa, BGN Beberkan 3 Strategi Program Makan Bergizi Gratis
Intinya sih...
Skema paket bundling dan penggunaan dua warna tote bagKPPG BGN Bogor menerapkan sistem Paket Bundling dan Take-Away selama libur sekolah dan Lebaran. Penerima manfaat wajib membawa kembali kantong yang diterima sehari sebelumnya sebagai syarat mendapatkan paket berikutnya.
Standar menu Ramadan, bebas menu pedas dan cepat basiBGN menginstruksikan SPPG untuk menyajikan menu yang aman secara ketahanan pangan. Rekomendasi menu meliputi telur asin, abon, dendeng kering, buah-buahan, serta kurma.
Operasional 100 SPPG untuk 250 Ribu penerima di Kota BogorHingga saat ini, sudah ada 100 SPPG yang telah
1. Atasi kesenjangan gizi pada keluarga miskin
Menurut Dadan, data menunjukkan tantangan serius, di mana 60 persen anak Indonesia saat ini tidak memiliki akses terhadap menu gizi seimbang. Kondisi ini, kata dia, kian mengkhawatirkan, karena pertumbuhan populasi sebesar 3 juta jiwa per tahun, mayoritas berasal dari keluarga kelas miskin dan rentan miskin.
"Ini berarti pertumbuhan populasi Indonesia ke depan disokong oleh keluarga dari kelas miskin dan rentan miskin. Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, kita patut khawatir terhadap kualitas tenaga kerja produktif di tahun 2045," kata Dadan.
2. Target 82,9 juta penerima, termasuk santri dan anak putus sekolah
Dadan memaparkan, pemerintah mematok angka 82,9 juta jiwa sebagai target penerima manfaat. Cakupannya sangat luas, mulai dari ibu hamil, balita, hingga seluruh anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA.
"Angka ini merupakan patokan dasar yang akan terus kami mutakhirkan datanya seiring dengan pelaksanaan di lapangan, terutama bagi santri yang belum terdaftar di Kementerian Agama, balita yang belum memiliki NIK, maupun anak putus sekolah," kata dia.
3. Skema fleksibel untuk sekolah menengah atas
Dadan menuturkan, meskipun pemenuhan gizi dianggap sebagai hak dasar, pelaksanaannya di lapangan tetap bersifat fleksibel. Sekolah kategori menengah ke atas yang siswanya berasal dari keluarga mampu diperbolehkan untuk tidak mengambil jatah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sekolah kategori menengah ke atas yang siswanya berasal dari keluarga mampu berhak untuk menolak atau tidak menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Gizi (SPG) tetap berjalan di sana, namun difokuskan untuk melayani sekolah-sekolah di sekitarnya yang lebih membutuhkan," pungkasnya.