Jerman Gagal Rebut Kursi DK PBB, Kalah dari Portugal dan Austria
- Jerman gagal merebut kursi anggota tidak tetap DK PBB setelah kalah suara dari Portugal dan Austria dalam kelompok Eropa Barat dan Lainnya pada pemungutan suara Majelis Umum PBB.
- Keterlambatan kampanye pencalonan serta posisi diplomatik Jerman yang tegas terhadap isu Ukraina dan Israel disebut memengaruhi dukungan negara anggota terhadap Berlin.
- Hasil kekalahan ini memicu reaksi politik di dalam negeri, dengan sebagian pihak menyoroti faktor kebijakan luar negeri dan lingkungan sebagai penyebab turunnya dukungan internasional.
Jakarta, IDN Times – Jerman mencatat kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan diplomatiknya setelah kalah dalam pemungutan suara untuk memperebutkan kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (3/6/2026).
Dalam pemungutan suara tertutup di Majelis Umum PBB, Jerman memperoleh 104 suara, tertinggal dari Portugal yang meraih 134 suara dan Austria dengan 131 suara di kelompok Eropa Barat dan Lainnya. Setiap kandidat wajib mendapatkan dukungan mayoritas dua pertiga dari anggota yang hadir untuk bisa terpilih.
DK PBB beranggotakan 15 negara yang terdiri atas lima anggota tetap pemegang hak veto, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, China, Rusia, dan Prancis, serta 10 anggota terpilih dengan masa jabatan dua tahun. Karena keputusan dewan terkait perdamaian dan keamanan internasional bersifat mengikat secara hukum, posisi di lembaga tersebut selalu diperebutkan banyak negara.
Untuk masa keanggotaan yang dimulai pada 1 Januari 2027, Portugal dan Austria lolos mewakili kelompoknya, sementara Zimbabwe serta Trinidad and Tobago terpilih tanpa pesaing dengan perolehan suara besar. Adapun Kyrgyzstan merebut kursi kawasan Asia setelah menang pada putaran kedua melawan Filipina.
1. Berlin menghadapi tantangan kampanye lebih lambat
Jerman merupakan kontributor keuangan terbesar kedua bagi PBB dan telah mengerahkan berbagai upaya untuk mendapatkan kursi di DK PBB.
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan negaranya siap mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ia juga mendorong reformasi DK PBB agar negara-negara Global South memiliki representasi yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan.
Meski demikian, Euro News menyebut salah satu hambatan terbesar Jerman berasal dari keterlambatan memulai kampanye pencalonan.
Austria telah mengumumkan pencalonannya sejak 2011, sedangkan Portugal melakukannya pada 2013. Sebaliknya, Jerman baru resmi masuk persaingan pada 2020 sehingga upaya diplomasi intensif yang dilakukan Wadephul di New York, AS, serta rekam jejak kuat Berlin dalam pendanaan dan misi perdamaian belum cukup untuk mengejar keunggulan para pesaingnya.
2. Sikap diplomatik Jerman memengaruhi dukungan negara anggota
Menanggapi hasil pemungutan suara, Wadephul menyebut kekalahan tersebut sebagai kekecewaan besar. Ia juga menjelaskan bahwa faktor geopolitik ikut memengaruhi hasil akhir karena posisi tegas Jerman dalam sejumlah isu internasional tak selalu mendapat dukungan dari seluruh anggota PBB.
Wadephul menilai dukungan kuat Berlin terhadap Ukraina menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perolehan suara Jerman. Ia juga menyebut Rusia tidak menginginkan kehadiran Jerman yang vokal di DK PBB, sementara komitmen diplomatik Jerman terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah turut dinilai memengaruhi dukungan yang diterimanya.
Kanselir Friedrich Merz menegaskan bahwa hasil tersebut tidak akan mengubah arah kebijakan luar negeri negaranya.
“Kami mencalonkan diri dengan keyakinan. Kami tidak mencapai tujuan kami. Hasil ini tidak mengubah tugas yang kami hadapi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jerman tetap menjadi pilar yang dapat diandalkan dari sistem multilateral,” ujarnya, dikutip DW.
3. Reaksi politik bermunculan usai hasil pemungutan suara
Koresponden DW Benjamin Alvarez Gruber yang melaporkan dari New York mencatat bahwa Rusia menjalankan kampanye lobi secara aktif untuk menggagalkan pencalonan Jerman. Menurut laporan tersebut, langkah Moskow berkaitan dengan posisi Berlin yang secara terbuka mendukung Ukraina.
Di dalam negeri, hasil pemungutan suara memunculkan respons berbeda dari berbagai kelompok politik.
Jürgen Hardt selaku juru bicara kebijakan luar negeri dari kelompok parlemen oposisi konservatif CDU/CSU menyampaikan bahwa hasil tersebut sangat “menyesal.”
Sementara itu, Partai Greens menilai kekalahan tersebut mencerminkan kinerja pemerintah dalam isu perlindungan iklim dan kebijakan pemangkasan bantuan pembangunan internasional.
Jerman sebelumnya telah enam kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, termasuk pada periode 2019–2020. Dengan hasil pemungutan suara kali ini, negara tersebut tak akan menjadi bagian dari dewan pengambil keputusan tertinggi PBB pada periode mendatang.
