Bikin Heboh soal Gaji DPR, Krisdayanti Dipanggil Fraksi PDIP

18 Sep 2021, 16:02 WIB

Penyanyi Krisdayanti ketika dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024 di ruang rapat paripurna, Komplek Senayan Jakarta 1 Oktober 2019 (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Jakarta, IDN Times - Fraksi PDI Perjuangan mengaku telah memanggil kadernya, Krisdayanti, usai membuat pengakuan soal gaji anggota parlemen. Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto mengatakan, pihaknya merasa perlu menjelaskan lebih detail soal komponen gaji yang diterima anggota DPR.

"Diajak diskusi aja," ujar Utut ketika dikonfirmasi, Sabtu (18/9/2021).

Politikus PDIP lainnya, Hendrawan Supratikno pada Jumat kemarin turut mengonfirmasi bahwa fraksinya telah berbicara dengan penyanyi yang akrab disapa KD itu. Ia menilai KD masih belum mampu membedakan antara gaji, tunjangan, dan dana reses.

"Dipanggil untuk klarifikasi saja," ungkap Hendrawan kepada media, Jumat 17 September 2021 di DPR.

Menurut Hendrawan, apa yang selama ini menjadi kehebohan tidak sepenuhnya tepat. Dana kegiatan itu, kata Hendrawan, baru cair setelah ada usulan kegiatan.

"Wawancara KD tempo hari itu mengesankan semua uang yang masuk ke rekeningnya adalah gaji," katanya lagi.

Lalu, apa tanggapan KD usai pernyataannya mengenai gaji anggota parlemen membuat publik jadi heboh?

1. KD sempat meminta maaf karena membuat gaduh di ruang publik

Krisdayanti usai dipanggil fraksi Ketua PDI Perjuangan, Utut Adianto dan seniornya, Bambang Wuryanto (www.instagram.com/@krisdayantilemos)

Sementara, usai dipanggil oleh Ketua Fraksi PDIP, KD enggan memberikan pernyataan lainnya. Ia hanya mengunggah di akun Instagram, @krisdayantilemos, fotonya dengan Utut dan Bambang.

"Satu rumah, satu visi, satu misi. Alhamdulilah, izin senior," demikian tulis KD di unggahan tersebut.

PDIP mengatakan, dalam pertemuan tersebut KD sempat meminta maaf karena telah membuat gaduh dan repot banyak pihak. Sebab, publik beranggapan gaji yang diterima oleh anggota parlemen mencapai miliaran setiap bulan.

"Kami undang, bukan memanggil. Karena kami selaku pimpinan ingin ada kesetaraan sesama anggota," ujar Utut pada hari ini.

2. Anggota DPR dinilai tak pernah transparan soal penggunaan dana reses dan kundapil

Ilustrasi Gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat (IDN Times/Kevin Handoko)

Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, mengaku sudah lama mendengar gaji dan tunjangan anggota DPR mencapai lebih dari Rp70 juta. Pengakuan KD membuat publik heboh karena di masa pandemik, pendapatan yang diterima oleh anggota DPR tetap fantastis. Sementara, masyarakat terdampak pandemik COVID-19.

Selain itu, menurut Adi, selama ini anggota DPR tak pernah menyampaikan secara terbuka dan transparan, dana reses itu digunakan untuk apa saja.

"Publik tak pernah tahu bagaimana proses pelaporannya secara transparan. Bila sekali reses (anggota DPR) dapat Rp450 juta, bentuk kuitansinya bisa diakal-akali atau tidak, penginapan dan tiket pesawatnya bisa diakal-akali atau tidak. Kan ini yang proses verifikasinya bisa menimbulkan kecurigaan bagi publik," ungkap Adi ketika dihubungi, Jumat 17 September 2021.

Ia mengatakan, ada pula praktik di lapangan kegiatan reses yang dilakukan fiktif. Anggota DPR mengumpulkan sejumlah orang, ada dokumentasi dan muncul di sedikit media. Kemudian, seolah-olah dianggap telah menyerap aspirasi publik.

"Memang tidak semua anggota DPR melakukan itu. Tapi, pada praktiknya ada," kata dia lagi.

Di sisi lain, gaji dan tunjangan anggota DPR bakal cepat habis karena dari masing-masing parpol diwajibkan menyetor sejumlah uang. Adi menyebut, di kalangan anggota DPR kerap disebut sebagai "infak" yang diplesetkan menjadi "iuran paksa".

"Makanya, muncul anekdot, dewan itu gajinya memang sedikit. Tapi, pendapatannya yang banyak. Nah, itu perlu ditelusuri pendapatannya dari mana saja. Apakah dari kundapil (kunjungan daerah pemilihan), atau dari kerja-kerja yang lain. Mengingat pengaruhnya yang powerful ya menyangkut politik yang melekat di setiap anggota dewan," ujarnya lagi.

3. Mayoritas politikus dinilai bertambah kaya setelah duduk jadi anggota DPR

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno (Istimewa)

Adi juga mencatat, banyak politikus yang malah bertambah kaya setelah duduk menjadi anggota DPR. Hal ini, kata dia, perlu ditelusuri apakah kekayaannya bertambah karena menggunakan pengaruhnya sebagai anggota parlemen.

Ia pun mendorong agar anggota parlemen lainnya juga saling buka-bukaan saja mengenai nominal gaji dan tunjangan yang mereka terima. Lalu, saling blak-blakan juga apa saja kinerjanya selama ini.

"Karena banyak orang (di DPR) yang gak kerja tapi tetap terima gaji yang gede," ungkapnya.

Adi juga mencermati gaya hidup mewah anggota DPR tidak nyambung dengan gaji dan tunjangan yang mereka terima setiap bulan. Apalagi ada setoran wajib yang disampaikan ke parpol tempat mereka bernaung.

"Mobil milik anggota dewan itu pasti tidak ada yang jelek. Rata-rata pasti di atas Rp1 miliar. Mereka juga punya rumah bagus, dilengkapi asisten yang banyak. Kalau logikanya gaji dan tunjangan Rp70 juta gak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan politik," tutur Adi.

Ia melihat ada semacam paradoks dengan segala macam kebutuhan anggota DPR yang tinggi, namun hanya terima pendapatan Rp70 juta. Menurutnya, gaya hidup mewah anggota parlemen dan kewajiban setor duit ke parpol dan fraksi membutuhkan dana lebih dari itu.