Denny Indrayana Cabut Gugatan di PTUN, Ingatkan Gibran Tak Melawan
Denny Indrayana, kembali meminta PTUN Jakarta menghentikan gugatan terkait suket penyetaraan ijazah SMA Gibran karena objek perkara telah dibatalkan dan dicabut.
Denny menyatakan pembatalan suket didasarkan pada putusan kasasi MA dalam perkara Subhan Palal, sementara Kemendikdasmen menyerahkan pencabutan surat tersebut pada sidang 12 November 2026.
Ia mempertanyakan kelanjutan sidang dan menegaskan PTUN tidak berwenang menilai kesetaraan ijazah; Denny berharap majelis hakim mencabut, menggugurkan, atau tidak menerima gugatan.
Jakarta, IDN Times – Denny Indrayana selaku kuasa hukum Mercy Sihombing kembali mengajukan pencabutan gugatan perkara terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dia meminta agar gugatan yang diajukan kliennya tidak dilanjutkan.
Alasannya, karena objek gugatan berupa surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran telah dibatalkan berdasarkan putusan kasasi MA dalam perkara yang diajukan Subhan Palal, dan salinan putusan tersebut telah diterima pihaknya pada 10 November 2026.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat juga telah menyerahkan pencabutan surat tersebut kepada PTUN Jakarta pada hari persidangan, Kamis (12/11/2026).
"Dengan sudah dibatalkan dan sudah dicabut, tidak ada lagi objek gugatan. Karena itu, tadi kami menegaskan agar permohonan kami perkara ini, penggugat cabut, dikabulkan," kata Denny di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026).
1. Denny mempertanyakan alasan pihak tergugat ingin melanjutkan persidangan
Suasana Sidang Gugatan Ijazah Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Cantika Luthfiah) Denny mempertanyakan alasan pihak tergugat yang masih menginginkan persidangan dilanjutkan. Menurutnya, gugatan tersebut sejak awal meminta pembatalan surat keterangan pendidikan Gibran.
Namun, surat yang menjadi objek gugatan itu sudah dibatalkan dan dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Gugatan ini meminta keputusan surat keterangan pendidikan Gibran itu dibatalkan. Sudah tidak ada. Barangnya sudah dicabut. Apalagi yang mau diteruskan? Aneh bin ajaib," ujarnya.
2. Denny sebut PTUN bukan lembaga yang berwenang menyetarakan ijazah
Suasana Sidang Gugatan Ijazah Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Cantika Luthfiah) Denny juga mempersoalkan bukti ijazah pendidikan Gibran yang dibawa ke PTUN. Menurutnya, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ijazah atau diploma tertentu setara dengan pendidikan SMA.
"Apakah di sini mau menilai itu setara atau tidak? Bukan kompetensi PTUN. Masa PTUN didesak untuk mengatakan ini setara SMA atau tidak? Bukan keputusan, bukan wilayah PTUN untuk memutuskan itu," kata Denny.
Ia juga mengatakan, surat keterangan yang sebelumnya digunakan Gibran sebagai persyaratan pendidikan saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Presiden, telah dibatalkan berdasarkan putusan MA dan dicabut oleh kementerian yang menerbitkannya.
3. Denny berharap gugatan tidak dilanjutkan
Denny Indrayana hadiri Sidang Gugatan Ijazah Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Cantika Luthfiah) Denny menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persidangan agar PTUN tidak menjadi forum yang dimanfaatkan untuk melemahkan putusan MK.
Ia berharap majelis hakim mempertimbangkan bahwa objek gugatan sudah tidak ada sehingga perkara tidak perlu dilanjutkan.
"Intinya pada dasarnya ini tidak perlu lagi persidangan karena objeknya sudah tidak ada lagi," ujar Denny.
Ia mengatakan, bentuk keputusan majelis hakim nantinya bisa berupa gugatan dicabut, gugur, atau tidak diterima. Namun Denny menekankan, hal terpenting adalah tidak lagi melanjutkan persidangan yang objek gugatannya saja sudah tidak ada.
Denny menegaskan, seorang wakil presiden seharusnya tidak melawan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Sejarah sudah mencatat bahwa ada seorang wakil presiden bernama Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan melawan dua putusan Mahkamah (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)," katanya.
