Surat berhenti dari jabatan Wapres juga telah disampaikan Gibran ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di hari yang sama. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan, saat ini tengah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran resmi berhenti. MPR memiliki waktu 60 hari untuk mengisi jabatan tersebut.
"Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Begini tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia di MPR RI:
TAHAP I MPR MENGGELAR RAPAT GABUNGAN
Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.
1. MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan.
2. Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
3. Waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.
• Pasal 134 Tata Tertib MPR
TAHAP II. PEMBERITAHUAN KEPADA PRESIDEN
Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam setelah Rapat Gabungan.
1. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan.
2. Surat tersebut dilengkapi dengan jadwal Sidang Paripurna dan persyaratan calon Wakil Presiden.
• Pasal 135 Tata Tertib MPR.
TAHAP III. PENGAJUAN CALON WAKIL PRESIDEN
Ini Tahapan Pengisian Jabatan Wapres di MPR Setelah Gibran Berhenti
MPR menyatakan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti.
MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menggelar pemilihan Wakil Presiden pengganti.
Prosesnya mencakup rapat gabungan, pemberitahuan kepada Presiden, pengajuan dan verifikasi calon, pemilihan, hingga pelantikan.
Jakarta, IDN Times - Gibran Rakabuming Raka berhenti menjadi Wakil Presiden pada Kamis pagi (12/11/2026). Tepat pukul 10.15 WIB, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, membawa surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.
1. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.
2. MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan paling lama 2 × 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.
• Pasal 136 Tata Tertib MPR.
TAHAP IV. VERIFIKASI CALON WAKIL PRESIDEN
Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon.
1. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.
2. Hasil verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan.
3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Pimpinan MPR menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.
• Pasal 137–139 Tata Tertib MPR.
TAHAP V. SIDANG PARIPURNA PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN
Batas waktu: Paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
1. MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden.
2. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.
3. Anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
4. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
5. Apabila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.
• Pasal 140 Tata Tertib MPR.
TAHAP VI. PENETAPAN DAN PELANTIKAN WAKIL PRESIDEN
1. Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR.
2. MPR melaksanakan pelantikan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.
• Pasal 141–142 Tata Tertib MPR.
