Bima Arya Soroti Mitigasi Bencana yang Terlambat, Minta Pemda Berbenah

Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah memasukkan mitigasi risiko bencana sejak tahap awal perencanaan pembangunan. Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar target ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhitungkan keselamatan masyarakat.

Bima menekankan pentingnya tata ruang yang mempertimbangkan potensi bencana serta sistem penanggulangan yang terintegrasi sejak awal.

“Tata ruang yang bisa memitigasi terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kemasyarakatan, dan juga force majeure,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat memberikan sambutan dalam Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026 bertema “Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana: Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh Pemerintah Daerah” di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Bima menilai ketahanan daerah tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah. Masyarakat, komunitas, akademisi, peneliti, organisasi nonpemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilibatkan sejak proses penyusunan perencanaan.

Menurutnya, pelibatan berbagai pihak selama ini tidak boleh berhenti pada tahap memberikan masukan setelah kebijakan disusun atau ketika bencana sudah terjadi.

“Bukan lagi mengakomodir, bukan lagi mengundang tapi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mulai dari perencanaan. Warga, stakeholders, komunitas, akademia, researchers harus duduk bersama-sama mulai dari perencanaan. Bukan mengundang mereka ketika terjadinya bencana,” ujar Bima.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat memetakan potensi risiko sekaligus menentukan langkah mitigasi sebelum bencana terjadi.

Bima mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing wilayah.

“Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini berfungsi untuk mengayomi, berfungsi juga untuk menyamakan standar pelayanan publik, dan berfungsi untuk mengingatkan sekaligus untuk menilai setiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kami sesuaikan implementasinya sesuai dengan kemampuan lokal masing-masing,” kata dia.

Menurut Bima, penguatan ketahanan daerah menjadi penting karena Indonesia memiliki pengalaman menghadapi berbagai krisis dan bencana. Pengalaman tersebut, kata dia, perlu menjadi pembelajaran untuk membangun sistem pemerintahan dan pembangunan yang lebih tangguh.

Karena itu, mitigasi risiko bencana perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, bukan sekadar respons setelah bencana terjadi.

Bima juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.

Dalam forum Indonesia-Jepang tersebut, pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman Jepang dalam menghadapi berbagai jenis bencana, termasuk kesiapsiagaan serta alternatif pendanaan kebencanaan.

“Dan kami bersyukur pada forum ini bisa belajar banyak hal dari saudara-saudara kami di Jepang yang telah teruji dari masa ke masa untuk menguatkan kesiapan menghadapi kebencanaan termasuk dalam hal juga pendanaan,” ujar Bima.

Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026 dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan pemerintah Indonesia dan Jepang, termasuk pejabat Kemendagri dan pemerintah daerah.