BNPB: 7,177 Ton Bantuan untuk Sumatra Utara Berhasil Didistribusikan

Pemerintah terus mempercepat pembukaan akses di wilayah terdampak bencana di Sumatra Utara. Salah satunya jembatan Bailey di Kabupaten Deli Serdang telah rampung 100 persen, setelah sebelumnya baru mencapai 50 persen.

Sementara itu, pembangunan jembatan Aramco bentang 14 meter oleh TNI kini telah mencapai progres 70 persen. Perbaikan infrastruktur, khususnya jembatan, menjadi prioritas utama karena sangat menentukan kelancaran mobilisasi personel, logistik, serta alat berat untuk mempercepat pemulihan hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Meski demikian, di sejumlah wilayah seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, masih dilakukan perbaikan jalan terdampak longsor dan pemasangan jembatan darurat.

"Ini menjadi proritas karena akses jalan ini khususnya perbaikan jembatan ini akan sangat-sangat menentukan kelancaran kita nantinya akselerasi dan percepatan kita dalam melakukan dorongan orang, barang, logistik serta alat," ujar Muhari.

Pembangunan hunian sementara (huntara) di Sumatra Utara mulai berjalan, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara dengan rencana awal sebanyak 40 unit. Namun, jumlah tersebut masih bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi data warga terdampak secara by name by address oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat bersama BNPB, Kementerian PKP, dan Kementerian PUPR terus mengakomodasi perkembangan kebutuhan di lapangan.

Selain itu, satu unit huntara percontohan telah selesai dibangun di Tapanuli Utara. Sementara untuk hunian tetap (huntap), di Kota Sibolga telah disiapkan lahan pembangunan dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, yang dijadwalkan memulai proses peletakan batu pertama pada Minggu (21/12/2025).

Dalam rangka mendukung kelancaran penanganan darat dan distribusi bantuan, operasi modifikasi cuaca (OMC) di Sumatra Utara juga terus dioptimalkan dengan mengerahkan dua pesawat.

Upaya ini dilakukan untuk menekan intensitas hujan selama puncak musim hujan sehingga pekerjaan perbaikan infrastruktur oleh satuan tugas darat dapat berjalan maksimal dan distribusi logistik melalui helikopter tetap aman serta lancar.