Jakarta, IDN Times - Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan, rata-rata pasien positif terinfeksi virus corona COVID-19 yang berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena tertular di kereta rel listrik (KRL).
"Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL. Dari data yang ada rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta," ujar Ade dikutip dari Kantor Berita Antara, Sabtu (18/4).
Menurutnya, berdasarkan catatan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor, wilayah yang warganya paling banyak terinfeksi COVID-19 yaitu zona merah yang terdapat stasiun KRL, seperti Kecamatan Cibinong dan Bojonggede.
Ade Yasin menyayangkan langkah pemerintah pusat yang tetap mengoperasionalkan KRL di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).
"Jadi mohon kepada pemerintah pusat untuk mendengar aspirasi kami semata-mata untuk memutus mata rantai COVID-19," kata perempuan yang juga Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.
Pemkab Bogor mencatat, ada 16 kecamatan di Kabupaten Bogor masuk zona merah, sesuai domisili masing-masing pasien COVID-19. Dari 16 kecamatan, Cibinong merupakan wilayah dengan pasien COVID-19 terbanyak, yakni 12 orang, selanjutnya Gunung Putri sembilan orang.
Kemudian Kecamatan Bojonggede tujuh orang, Cileungsi enam orang, Ciampea tiga orang, Tajur Halang, Kemang, Citeureup dan Babakan Madang masing-masing dua orang, serta Parung Panjang, Ciseeng, Ciomas, Ciawi, Jonggol, Leuwisadeng, dan Gunung Sindur masing-masing satu orang.
Pada periode yang sama, Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat jumlah positif terinfeksi virus corona COVID-19 di Kabupaten Bogor sebanyak 56 pasien.
"Total ada 56 kasus positif COVID-19, empat di antaranya sudah sembuh, dan lima meninggal dunia," kata Ade Yasin.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak penutupan sementara operasional KRL di Jabodetabek. Diterapkannya Pengendalian Sosial Berskala Besar (PSBB) otomatis mempengaruhi operasional KRL. Namun, pengendalian terhadap transportasi tersebut adalah dengan membatasi jam operasionalnya.
"Bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri, dalam keterangan resminya, Jumat (17/4).
Zulfikri mengatakan bahwa yang akan dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak (physical distancing), membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan physical distancing.
Selain itu, Kemenhub juga akan melakukan evaluasi operasi angkutan KRL Jabodetabek dari waktu ke waktu. Akan dilakukan juga berbagai upaya untuk mendukung pencegahan COVID-19 seperti rekayasa operasi, penertiban antrean di stasiun-stasiun yang masih ramai dan menjaga physical distancing.
“Pencegahan penularan COVID-19 ini perlu kerja sama semua pihak. Pemerintah telah berupaya keras untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Pengoperasian KRL Jabodetabek akan lebih efektif jika semua stakeholder terkait tetap melakukan penertiban kegiatan-kegiatan yang dilarang, bekerja dari rumah dan diam di rumah," jelas Zulfikri.