Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan tak ada aturan yang terkait hal tersebut. Seharusnya politikus Gerindra itu tak membuat aturan sendiri.
"Aturan enggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," kata Cak Imin melansir ANTARA, Sabtu (3/5/2025).
Cak Imin menegaskan kepesertaan keluarga berencana (KB) tak ada dalam syarat dalam penerimaan bantuan sosial. Apalagi syarat vasektomi bagi pria.
"Enggak ada, enggak ada. Enggak ada syarat itu (vasektomi)," katanya.
Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat menerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial provinsi. Menurut Dedi, hal itu bertujuan untuk meratakan bantuan pemerintah.
"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia. Nanti, uang negara mikul di satu keluarga," katanya.
Dedi menekankan, data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan kependudukan. Lebih spesifik, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama laki-laki atau vasektomi.
"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," ujarnya.