Mensos Pelajari Usul Dedi Mulyadi soal Penerima Bansos Harus KB
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), akan mempelajari usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait dengan penerima bantuan sosial (Bansos) harus mengikuti program keluarga berencana (KB).
"Ya ini kami sedang mempelajari ide itu ya. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu sih ide baik gitu ya untuk KB ya, keluarga berencana itu baik juga, tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari," ujar Mensos di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).
1. Tidak bisa dipaksa tiba-tiba
Menurutnya, penerima bansos harus ikut KB juga tidak bisa dilakukan tiba-tiba. Semuanya harus ada kajian terlebih dulu.
"Tidak bisa terus dipaksa tiba-tiba. Kita tidak bisa begitu jadi kita proses dulu kita pelajari. Seperti penyaluran tahap pertama itu kita masih pakai data yang lama," kata dia.
2. Dedi ingin penerima bansos wajib KB
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan syarat penerimaan seluruh bantuan sosial dari pemerintah pusat dan provinsi harus terintegrasi dengan program Keluarga Berencana (KB). Nantinya setiap penerima diwajibkan sudah melaksanakan KB.
Seperti penyaluran bantuan jaringan listrik baru dari pemerintah provinsi, Dedi mengatakan, nantinya para penerima harus dipastikan sudah melaksanakan KB terlebih dahulu. Kemudian, pemberian beasiswa juga harus dipastikan ibu kandungnya sudah melangsungkan KB.
"Ada 150 ribu jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh tapi ibunya di KB dulu," ujar Dedi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah, dikutip Selasa (29/4/2025).
3. Sebelum ambil bansos, harus sudah KB
Selain itu, untuk penerimaan bantuan sosial dan beberapa lainnya yang sumbernya dari pemerintah pusat, Dedi juga menginginkan harus terintegrasi dengan program KB.
"Kemudian nanti mudah-mudahan penerima Bansos yang misalnya masih usia produktif boleh nerima bansos tapi KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi dengan kabupaten kota, boleh menerima tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu," jelasnya.
Kendati demikian, Dedi hendak memfokuskan agar syarat KB ini tidak hanya dibebankan kepada perempuan saja, melainkan laki-laki pun bisa dijadikan opsi lain untuk penerimaan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Tapi hari ini yang saya kejar yang KB harus laki-laki. Kenapa, jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi," ucapnya.
"Harus laki-lakinya, kenapa, kalau perempuannya seringkali banyak problem, nanti ada minum pil KB lupa, beda dengan Pilkada," imbuhnya.
