Cak Imin Sentil Pemerintah: Hati-Hati Krisis Beras Kian Tak Terkendali

23 Feb 2024, 11:36 WIB

Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar saat ditemui di kediaman pribadinya, di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, sebelum mencoblos di TPS 023 di kawasan Kemang. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI yang juga calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengingatkan pemerintah lebih berhati-hati menangani kelangkaan beras. Peningkatan kebutuhan beras terus meningkat seiring datangnya bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.

Cak Imin mengingatkan pemerintah supaya jangan sampai harga beras semakin tidak terkendali sehingga membebani pengeluaran masyarakat.

"Pemerintah benar-benar harus serius menangani pasokan maupun harga beras di pasaran sebab kedepan kebutuhan semakin meningkat seiring hadirnya Ramadan dan Idul Fitri. Jangan sampai harga beras kian tak terkendali sehingga kian membebani pengeluaran masyarakat kita," kata Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (23/2/2024).

1. Gerojokan bansos jelang pemilu 2024 belum mampu stabilkan harga

Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengimbau kepada seluruh relawan AMIN untuk tidak terhipnotis dengan hasil quick count. (IDN Times/Amir Faisol)

Cawapres nomor urut satu ini menjelaskan berdasarkan data panel harga pangan nasional akhir bulan lalu menunjukkan jika harga beras medium berada di kisaran Rp13.430/kilogram, sedangkan harga beras premium berada di kisaran Rp15.340/kilogram. Harga ini melampaui harga eceran tertingggi (HET) beras medium di kisaran Rp10.900-Rp11.800 per kilogran dan HET beras premium di kisaran Rp13.900-Rp14.800.

"Gerojokan bansos yang besar-besaran jelang pemungutan suara lalu kepada 21,35 juta keluarga ternyata juga belum mampu menstabilkan harga," kata dia.

Cak Imin mengingatkan belanja kebutuhan beras bagi masyarakat miskin menempati porsi besar yakni sekitar 22 persen dari total pengeluaran dalam satu bulan. Jika harga beras kian tak terkendali maka bisa dipastikan beban mereka semakin berat.

"Harga beras yang kian meroket pasti akan menguras kantong masyarakat. Kalau ini tidak segera dikendalikan maka jumlah masyarakat miskin akan semakin tinggi," katanya.

2. Kelangkaan beras ancam memanasnya situasi sosial-politik

Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri acara kumpul akbar di JIS pada Sabtu (10/2/2024). (IDN Times/Amir Faisol)

Ketua Umum PKB tersebut menginggatkan kelangkaan dan tingginya harga beras jika tidak dikelola dengan baik bisa memanaskan situasi sosial-politik. Apalagi jika respons pemerintah terkesan meremehkan dengan membuat pernyataan publik kelangkaan beras ini akan segera berakhir.

"Beras ini soal perut, jika tidak ditangani secara hati-hati dan seksama masyarakat bisa jadi gelap mata. Apalagi jika respons pemerintah ringan saja dengan memberikan janji kelangkaan dan mahalnya harga beras bisa diatasi dua atau tiga minggu saja," ujarnya.

Lebih jauh, Cak Imin mengatakan perlu ada perubahan strategi ketahanan pangan nasional. Menurutnya berbagai kendala penyediaan pasokan beras mulai dari fenomena el nino, kian sempitnya lahan pertanian, hingga minimnya generasi petani bisa diantisipasi dengan strategi ketahanan pangan yang tepat.

"Pemerintah bisa menjadikan petani sebagai subyek utama terciptanya ketahanan pangan nasional. Kepemilikan lahan petani harus memadai, pasokan benih unggul, dan pupuk harus dijamin, teknologi pertanian mulai digunakan, hingga jaminan harga saat panen raya. Jadi jangan seperti sekarang sedikit-sedikit impor yang ujungnya merugikan petani kita," kata dia.

3. Bulog tegaskan beras langka bukan karena bantuan pangan

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menegaskan bantuan pangan beras tidak memengaruhi kekurangan stok beras murah alias beras program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).

Bayu menekankan, baik program beras SPHP maupun bantuan pangan direncanakan dan dialokasikan bersama-sama. Jadi, tidak benar bahwa program bantuan pangan menjadi penyebab kelangkaan stok beras SPHP di ritel-ritel.

"Saya jawab, tidak, tidak, tidak, tegas. Kenapa? Karena, baik SPHP maupun bantuan pangan direncanakan bersama-sama dan dialokasikan bersama-sama," kata Bayu.

Bayu menjelaskan, negara mengalokasikan impor beras sebanyak dua juta ton pada 2024. Itu dilakukan untuk mendukung program bantuan pangan dan beras SPHP.

"Alasan kenapa kok dua juta ton tahun ini diberikan alokasi impornya adalah untuk bantuan pangan dan SPHP," ujar dia.