Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Diskusi publik LPI bertajuk 'Siapa yang Terbaik untuk Indonesia di 2024? Analisis Independen' (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, mengatakan, ketika melakukan survei, sejumlah responden mayoritas langsung menyebut nama Calon Presiden (Capres) 2024. Oleh karena itu, Yohan menyimpulkan bahwa responden lebih banyak memiliki preferensi nama Capres 2024.

"Kalau survei menangkap, beban capres itu di elektoral. Jadi, ketika ditanya, Anda memilih pilpres itu lebih ditekankan pada sosok capres atau cawapresnya? Sebagian besar menjawab sosok capresnya, bukan cawapres," ujar Yohan dalam diskusi publik LPI bertajuk 'Siapa yang Terbaik untuk Indonesia di 2024? Analisis Independen', di Aryaduta Hotel, Semanggi, Jakarta, Jumat (16/5/2023).

1. Beban elektoral capres lebih tinggi

Diskusi publik LPI bertajuk 'Siapa yang Terbaik untuk Indonesia di 2024? Analisis Independen' (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Yohan menyebut, beban elektoral capres lebih tinggi dibandingkan cawapres. Dengan demikian, capres dianggap menjadi beban elektoral untuk mendongkrak suara.

"Sementara cawapres, kami menduga elektoral itu bukan back bone utama. Kami menduga lebih ke sosial capital, keberimbangan, representasi, hal yang sifatnya ini akan saling melengkapi secara politik dukungan pada capresnya," ucap dia.

Menurutnya, nama-nama yang digadang-gadang masuk sebagai Cawapres 2024 memiliki elektoral yang jauh di atas capresnya.

"Beberapa nama cawapres yang beredar di survei seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, AHY, itu juga masuk kategori cawapres. Tapi elektoralnya itu jauh di bawah capres. Ketika ditanya capres, itu dua orang di atas 20 persen, seperti Prabowo dan Ganjar," kata dia.

"Ketika ditanya cawapres, itu tidak ada yang sampai 15 persen. Sandiaga itu 11 persen, RK itu 10 persen, apalagi AHY 4,1 persen. Jadi itu menunjukkan bahwa orientasi pemilih itu lebih ke capresnya," sambungnya.

2. PDIP harap tak ada politik identitas di Pilpres 2024

Diskusi publik LPI bertajuk 'Siapa yang Terbaik untuk Indonesia di 2024? Analisis Independen' (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Waras Wasisto, berharap tak ada politik identitas di Pilpres 2024. Dia menyebut, gelaran Pemilu 2024 juga harus berjalan damai dan aman.

"Tidak ada isu SARA, tidak primordial, ini kan pemilu masih 9 bulan, seyogyanya pemerintah, termasuk aparat TNI-Polri, semua melakukan pendidikan pemilu kepada masyarakat, supaya tidak terbawa-bawa oleh isu SARA, isu memecah belah mumpung waktunya masih ada," kata Waras.

3. PDIP sudah berkomunikasi dengan tokoh sentral

Diskusi publik LPI bertajuk 'Siapa yang Terbaik untuk Indonesia di 2024? Analisis Independen' (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lebih lanjut, PDIP juga sudah berkomunikasi dengan tokoh sentral dan agama. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya politik identitas.

"Berkaca dua pilpres (2014 dan 2019) yang kami lakukan antara lain membuka diri, berkomunikasi dengan tokoh-tokoh sentral, tokoh-tokoh di NU, tokoh-tokoh Persis, tokoh Ahmadiyah, saya alhamdulillah sudah keliling berbicara keliling ke pesantren di Buntet, Tasik, dan sebagainya. Kami menyadari, bukan semata ingin memenangkan pertarungan, tapi kami ingin pemilu betul-betul damai di Jawa Barat, bukan rahasia lagi yang isu SARA-nya paling kental," imbuhnya.

 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More