Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Anggota DPR Ungkap Kendala Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Sidang MK

4 min read
Anggota DPR Ungkap Kendala Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Sidang MK
Pelaku UMK menerima dokumen sertifikasi halal melalui program SEHATI 2026 (bpjph.halal.go.id)
  • DPR mengungkap kendala sertifikasi halal UMK, termasuk persyaratan NIB, pembayaran insentif pendamping, serta keterbatasan infrastruktur dan SDM.

  • Persoalan lain mencakup aplikasi SiHalal, literasi digital, pembuktian bahan baku, lembaga pemeriksa halal, dan anggaran sertifikasi gratis.

  • Pemerintah memperpanjang kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk UMK hingga 17 Oktober 2028 melalui PP Nomor 40 Tahun 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Anggota DPR, Abdullah, mengungkap sejumlah kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Padahal, pemerintah telah memberikan kemudahan melalui mekanisme pernyataan halal atau self declare agar pelaku UMK tidak terbebani proses sertifikasi yang panjang dan rumit.

Abdullah mengatakan, perubahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebenarnya bertujuan mempermudah pelaku UMK mendapatkan sertifikat halal. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan Abdullah dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam sidang yang membahas Perkara Nomor 354/PUU-XXIV/2026 tersebut, DPR mengakui mekanisme sertifikasi halal bagi pelaku UMK masih menghadapi persoalan struktural, mulai dari persyaratan administrasi hingga keterbatasan infrastruktur dan anggaran.

  1. 1. Nomor induk berusaha hingga keterbatasan pendamping jadi kendala

    Anggota DPR Ungkap Kendala Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Sidang MK
    Melalui fasilitasi Program Sertifikasi Halal dari BRI, BUNCY memperoleh kesempatan untuk melengkapi legalitas usahanya. Sertifikat halal menjadi pijakan awal bagi Lucy untuk melangkah lebih jauh dalam mengembangkan usahanya. (Dok. BRI)

    Abdullah menjelaskan, berdasarkan sejumlah rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), terdapat beberapa hambatan dalam penerapan mekanisme pernyataan halal bagi pelaku UMK.

    Pertama, persyaratan kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) untuk mengajukan pernyataan halal dinilai masih memberatkan sebagian pelaku UMK.

    Kedua, terdapat kendala mekanisme pembayaran insentif bagi pendamping proses produk halal (P3H) yang bertugas membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan sertifikasi.

    Ketiga, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), terutama minimnya fasilitas rumah pemotongan hewan yang memenuhi standar halal.

    Menurut Abdullah, berbagai persoalan tersebut membuat mekanisme pernyataan halal belum berjalan efektif. Padahal, skema tersebut dirancang untuk menyederhanakan proses sertifikasi bagi pelaku UMK.

    “Satu persoalan utama dari hambatan yang ada, yakni tidak efektifnya proses pernyataan halal bagi para pelaku UMK. Permasalahan tersebut bukan hanya kendala teknis sederhana yang terjadi di lapangan, melainkan permasalahan struktural yang terus terjadi akibat proses pengurusan sertifikasi yang panjang dan rumit,” kata Abdullah membacakan keterangan DPR secara daring dari Gedung DPR RI.

  2. 2. Aplikasi SiHalal hingga anggaran sertifikasi gratis bermasalah

    sppg, mbg, dapur mbg, makan bergizi gratis, halal, sertifikasi halal
    Sebanyak 50 pemilik dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang mengikuti Bimtek Pelatihan dan Sertifikasi Halal, Kamis (9/10/2025). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

    Selain kendala dalam mekanisme pernyataan halal, dia juga menyoroti persoalan yang dihadapi BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

    Berdasarkan laporan pemantauan dan peninjauan UU JPH pada 2025, terdapat sejumlah persoalan substansial dan operasional yang perlu segera dibenahi.

    Beberapa di antaranya, capaian sertifikasi halal yang masih jauh dibandingkan dengan jumlah populasi UMK. Kemudian, aplikasi SiHalal yang dikembangkan BPJPH dinilai belum berjalan optimal.

    Pihaknya juga menemukan keterbatasan infrastruktur lembaga pemeriksa halal dan jumlah SDM pendamping proses produk halal. Persoalan lainnya adalah rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha serta kesulitan dalam pembuktian bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang.

    Di sisi lain, keterbatasan fasilitas anggaran untuk program sertifikasi halal gratis juga menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan sertifikasi bagi pelaku UMK.

    Abdullah menilai, berbagai persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan regulasi dengan pelaksanaannya di lapangan.

    Padahal, kebijakan sertifikasi halal diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku UMK dalam memproduksi dan menjual produk halal. Kebijakan tersebut juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

  3. 3. Pemerintah perpanjang kewajiban sertifikasi halal hingga 2028

    IMG_20260413_170931.jpg
    Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) - Momen jajaran Hakim Konstitusi di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Menghadapi berbagai kendala tersebut, pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan milik pelaku UMK.

    Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

    Melalui aturan tersebut, batas waktu kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk tersebut diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

    Abdullah mengatakan, kebijakan perpanjangan itu menunjukkan pemerintah menyadari adanya persoalan kesiapan ekosistem penyelenggaraan jaminan produk halal nasional.

    “Langkah pemerintah tersebut menunjukkan permasalahan terkait pengenaan kewajiban pada saat ekosistem belum siap. Hal ini telah mulai ditangani melalui perpanjangan jangka waktu sebagai bagian dari instrumen penahapan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 Ayat 2 dan Ayat 3 UU JPH,” ujar dia.

    Dia berharap pelaksanaan sertifikasi halal ke depan dapat dibuat lebih mudah dan cepat, tanpa membebani pelaku UMK dengan biaya sertifikasi. Namun, penyederhanaan prosedur tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan kehalalan produk.

    “Dinamika yang ditemukan dalam pelaksanaan sertifikasi halal, terutama bagi para pelaku UMK, sehingga segala sesuatunya perlu dibuat dengan mudah, cepat, dan tanpa dibebani biaya sertifikasi serta tanpa mengabaikan ketentuan kehalalan produk,” kata Abdullah.

    Perkara Nomor 354/PUU-XXIV/2026 diajukan Wahyu Triana Sari bersama dua pemohon lainnya. Mereka menguji sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang mengubah UU JPH.

    Para pemohon mempersoalkan ketidakjelasan ruang lingkup produk yang wajib bersertifikat halal. Mereka menilai pelaku usaha kuliner rumahan belum memiliki parameter tertulis yang jelas untuk menentukan kewajiban sertifikasi terhadap bahan baku, kemasan, alat produksi, hingga jasa penunjang usaha.

    Mereka juga meminta MK menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk pelaku UMK beserta pengenaan sanksi administratifnya hingga terdapat putusan akhir atas permohonan tersebut.

Related Articles

See More