Cara Pemprov DKI Jakarta Perangi Korupsi dan Judi Online

22 Sep 2024, 16:30 WIB

Berita Jakarta (PJ Gubernur Heru di acara Modern Humanity Educative dan Accessibility"

Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta aktif melakukan kampanye antikorupsi dan antijudi online melalui berbagai media. Salah satu alasannya, karena judi online keberadaannya dinilai terkamuflase.

"Sekarang ini, permasalahannya, judi online terkamuflase. Dia tidak semata-mata seperti judi online pada puluhan tahun lalu. Sekarang terkamuflase dengan permainan online yang sangat singkat dengan janji menggiurkan, mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal ini tidak disadari oleh para pelajar dan tidak diketahui oleh masyarakat," ujar Heru saat menghadiri pameran kinerja Kejaksaan RI bertema Modern Humanity Educative dan Accessibility di Terowongan Kendal Stasiun BNI Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024), dikutip dari siaran pers.

1. ASN dan masyarakat harus sadar hukum

Berita Jakarta (Pj Gubernur DKi Jakarta Heru di acara Modern Humanity Educative dan Accessibility"

Heru menekankan pentingnya edukasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat tentang kesadaran hukum dan bahaya praktik ilegal, termasuk judi online.

Oleh karena itu, program 'Jaksa Mengajar' diharapkan dapat mendorong ASN menjadi agen perubahan di lingkungannya.

"Pemerintah harus memberikan pemahaman mengenai aturan hukum terkait judi online kepada masyarakat. Kemudian masyarakat memberikan edukasi kepada sesama warga mengenai bahayanya judi online," ujar Heru.

2. Upaya Pemprov DKI kurangi korupsi dan judi online

Berita Jakarta (Acara Modern Humanity Educative dan Accessibility"

Heru mengatakan, kampanye yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bertujuan untuk menyebarluaskan kesadaran tentang dampak negatif kegiatan ilegal tersebut.

Kerja sama dengan Kejaksaan RI yang dilakukan, kata dia, mencakup upaya sosialisasi kepada ASN tentang penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.

Pihaknya juga terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi JAKI. Sistem ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan meminimalkan potensi pungutan liar.

"Dengan penerapan monitoring dan evaluasi yang ketat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai indikator utama dalam kinerja ASN. Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum akan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ucap dia.

3. DKI berupaya wujudkan kota global

Berita Jakarta (Inspektur Provinsi DKI Syaefuloh Hidayat di acara Modern Humanity Educative dan Accessibility"

Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki upaya untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global. Hal itu dilakukan dengan terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui prinsip-prinsip good governance.

Kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan RI, kata dia, diharapkan mampu menciptakan sinergi yang optimal dalam mencegah dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

"Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemprov DKI Jakarta percaya bahwa Jakarta akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi," ucap dia.