Catat! Ambil Bansos di Kantor Pos Tak Perlu Bawa KTP Cukup Scan Wajah

03 Feb 2021, 17:34 WIB

IDN Times/Dok KKI Warsi

Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial akan menerapkan sistem pemindai wajah atau face recognition untuk warga yang akan mengambil bansos tunai (BST) di PT Pos.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama menjelaskan, pihaknya menggunakan aplikasi ini untuk memudahkan petugas mengidentifikasi keluarga penerima manfaat bansos tersebut.

"Aplikasi ini tengah disiapkan PT Pos sesuai arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma). Tujuan kita pakai face recognition itu agar lebih memastikan, oh ini orangnya (penerima BST), menurut hemat kami itu kan bisa lebih memastikan orang yang menerimanya, buktinya ada," kata Asep dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (3/2/2021).

1. Tujuan lain untuk mempermudah pencatatan penerima BST

Ilustrasi warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Alasan lain menggunakan aplikasi ini, kata Asep, untuk memudahkan pencatatan karena data penerima BST bisa langsung masuk ke dashboard data dan langsung diperbaharui.

"Petugas tinggal upload data di dashboard otomatis berubah," tambah Asep.

2. Tidak perlu lagi membawa KTP saat mengambil BST

Infografis cara memeriksa data bansos tunai (IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara, Ketua Satgas BST PT Pos Haris Husein menjelaskan, dengan sistem ini KPM tidak perlu lagi membawa KTP saat mengambil BST, karena data mereka telah terekam di dalam sistem.

"Mereka cukup kita scan wajahnya saja," jelas Haris.

3. Diterapkan pada Februari

Ilustrasi petugas PT Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial (bansos) tunai tahap pertama ke salah seorang KPM di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4) (Dok. Kemensos)

Menurut Haris, sistem pemindai wajah ini masih dalam proses penyiapan infrastruktur.

"Kita masih berupaya untuk Februari ini kalau tidak bisa minggu pertama, bisa minggu kedua atau ketiga, atau keempat," kata Haris.

Saat ini, jumlah penerima bantuan sosial tunai mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana masing-masing keluarga mendapat Rp300 ribu setiap bulan melalui layanan bank Himbara atau PT Pos.

4. Mensos Risma minta agar bantuan tepat sasaran

Default Image IDN

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini menginstruksikan penyalur bantuan dalam hal ini PT Pos untuk meningkatkan prosedur dan ketepatan sasaran bantuan tunai.

“Saya minta PT Pos untuk melengkapi penerima bantuan dengan foto. Atau kalau diwakili, selain harus menyertakan surat pernyataan juga harus difoto,” kata Risma saat rapat di DPR, Kamis (14/01/2020).