Catat, Pemerintah Resmi Larang Penjualan Rokok Eceran

31 Jul 2024, 11:53 WIB

Dini Suciatiningrum

ilustrasi rokok (IDN Times/Arief Rahmat)

Intinya sih...

Presiden Jokowi melarang penjualan rokok dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang
Larangan penjualan kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, serta larangan penempatan produk di area pintu masuk
Produsen wajib mencantumkan peringatan kesehatan berupa tulisan dan gambar pada kemasan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo resmi melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang.

Hal ini tertuang dalam aturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," bunyi pasal 434 ayat 1 poin c.

1. Dilarang jual pada usia di bawah 21 tahun

Ilustrasi pencegahan rokok ilegal. (Dok. Istimewa)

Selain itu pasal 434 poin b menyebut larangan penjualan rokok tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil.

Kemudian, poin d melarang penempatan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui.

2. Wajib cantumkan edukasi bahaya merokok

Stiker Kawasan tanpa rokok dipasang di fasilitas umum di Banjarmasin.

Produsen juga wajib mencantumkan peringatan Kesehatan merupakan tulisan dan gambar pada kemasan yang memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya merokok.

"Setiap orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 wajib mencantumkan peringatan Kesehatan," bunyi Pasal 436 ayat 1.