Cerita Pengalaman Mendagri Kagum dengan Digital Government Singapura

Tito mengisahkan pengalamannya ketika menempuh studi S3 di Singapura selama empat tahun. Saat itu, ia membawa ketiga anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Ia mengatakan proses pendaftaran sekolah dilakukan sepenuhnya secara digital. Setelah memperoleh Foreign Identity Number (FIN), ia cukup masuk ke portal Kementerian Pendidikan Singapura, mengisi data anak-anaknya, lalu menunggu pemberitahuan melalui surat elektronik mengenai sekolah yang ditetapkan.

"Saya tidak perlu datang ke kantor pendidikan atau ke sekolah satu per satu. Beberapa hari kemudian saya mendapat email yang berisi sekolah untuk anak pertama, kedua, dan ketiga," ujarnya.

Menurut Tito, sistem tersebut berjalan karena seluruh sekolah dasar memiliki standar layanan yang relatif sama, sehingga penempatan siswa dilakukan berdasarkan lokasi tempat tinggal.

Tak hanya sektor pendidikan, Tito juga mengaku terkesan dengan layanan kesehatan berbasis digital di Singapura. Ia mengatakan masyarakat cukup mengakses portal Kementerian Kesehatan untuk membuat janji dengan dokter, tanpa harus mengantre berjam-jam di rumah sakit.

Setelah memilih layanan yang dibutuhkan, sistem akan mengirimkan jadwal pemeriksaan lengkap melalui email, mulai dari tanggal, jam, dokter yang menangani hingga ruang pemeriksaan.

"Datang ke rumah sakit sudah ada jadwalnya, ketemu dokter pada jam yang sudah ditentukan. Tidak perlu menunggu lama, karena semuanya sudah diatur oleh sistem," katanya.

Pengalaman tersebut menjadikan Tito semakin yakin pembangunan Electronic Government bisa membantu masyarakat di Indonesia. Nantinya, berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan pemerintah daerah akan diintegrasikan ke dalam satu portal digital yang menggunakan data Dukcapil sebagai fondasi utamanya.

Tito menilai sistem pemerintahan berbasis digital bukan hanya soal pemanfaatan teknologi, tetapi juga cara untuk menghilangkan birokrasi yang berbelit. Termasuk memperkecil peluang terjadinya praktik penyimpangan dalam pelayanan publik.

Tito mencontohkan, masyarakat tidak lagi perlu berpindah-pindah kantor untuk mengurus layanan atau bertemu banyak petugas, karena seluruh proses dilakukan secara elektronik melalui satu aplikasi yang terintegrasi.

"Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan publik dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Orang tidak perlu lagi datang ke banyak kantor untuk mengurus satu layanan," ujar Tito.