Jepang Usul Pembentukan Satuan Tugas Keamanan Minyak Asia di KTT AZEC

- Jepang akan mengusulkan satuan tugas keamanan minyak Asia di KTT AZEC Manila, sebagai respons terhadap kerentanan pasokan global akibat eskalasi konflik Timur Tengah.
- Kerangka baru yang sekretariatnya dipegang ERIA akan mengumpulkan data pasar, menstabilkan harga, serta mengatur pelepasan cadangan dan pembagian sumber daya saat krisis.
- Jepang menawarkan tangki minyak domestik tak terpakai bagi peserta, sementara KTT AZEC yang melibatkan 11 negara juga membahas transisi energi dan ketahanan ekonomi kawasan.
Jakarta, IDN Times - Jepang berencana mengusulkan pembentukan kerangka kerja keamanan energi regional baru di Asia Tenggara. Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas kerentanan pasokan global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.
Usulan strategis ini akan disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, dalam KTT Komunitas Emisi Nol Asia (Asia Zero Emission Community/AZEC) di Manila, Filipina, pada Selasa (17/11/2026). Kerangka kerja tersebut dirancang menyerupai Badan Energi Internasional (IEA) khusus kawasan Asia, dilansir NHK News.
1. Pembentukan kerangka kerja baru dan peran strategis Jepang

Ilustrasi bendera Jepang. (unsplash.com/Fumiaki Hayashi) The Japan Times melaporkan, Lembaga Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (ERIA) yang berbasis di Jakarta akan bertindak sebagai sekretariat untuk kerangka kerja baru ini. Sementara itu, Jepang juga akan berkolaborasi erat dengan kantor pusat baru IEA yang berbasis di Paris yang akan didirikan di Tokyo, guna memperdalam koordinasi dan berbagi keahlian strategis antarnegara anggota. Sejak didirikan pada 1974 setelah krisis minyak pertama, IEA mewajibkan negara anggotanya memiliki cadangan minyak setara dengan kebutuhan konsumsi selama 90 hari.
Aliansi baru ini akan berfokus pada pengumpulan dan analisis data pasar secara komprehensif untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, melalui mekanisme baru ini negara-negara peserta akan membahas aturan baku untuk pelepasan cadangan minyak secara terkoordinasi dan pembagian sumber daya, jika terjadi krisis energi.
2. Pemanfaatan fasilitas penyimpanan dan integrasi cadangan regional

Ilustrasi tangki penyimpanan minyak. (pexels.com/Frederick Adegoke Sr.) Sebagai bagian dari dukungan konkret, Jepang akan menawarkan penggunaan tangki penyimpanan minyak domestiknya yang saat ini tidak terpakai untuk memperkuat kapasitas penimbunan regional. Upaya ini dirancang untuk mendukung inisiatif Filipina dalam mengembangkan sistem cadangan minyak bersama yang inklusif di Asia Tenggara.
Berdasarkan pengaturan darurat tersebut, negara-negara peserta yang tergabung dalam kerangka kerja ini akan diberikan hak prioritas untuk membeli minyak yang disimpan di fasilitas Jepang. Kebijakan ini dinilai sangat efektif karena mampu memangkas waktu, serta biaya pembangunan infrastruktur tangki baru di masing-masing negara. Skema ini juga untuk melindungi negara-negara kawasan dari kelangkaan mendadak, sekaligus menjamin stabilitas pasokan produk vital saat terjadi krisis.
Bagi Tokyo sendiri, kerja sama ini mendatangkan keuntungan ganda berupa pendapatan finansial dari operasional dan pemeliharaan fasilitas penyimpanan. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi tawar strategis Negeri Sakura dalam mengamankan alur pasokan produk turunan minyak penting.
3. Cakupan KTT AZEC dan penguatan ketahanan energi jangka panjang

Potret ibu kota Filipina, Manila. (unsplash.com/Myk Miravalles) Selain Jepang dan Filipina, KTT AZEC di Manila akan mempertemukan para pemimpin dari anggota AZEC lainnya. Mereka adalah Australia, Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pertemuan tingkat tinggi ini tidak hanya membahas kerja sama transisi energi menuju netralitas karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi secara menyeluruh.
Inisiatif baru ini melengkapi program 'Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia (POWERR Asia)' yang diluncurkan Jepang sebelumnya untuk mengamankan rantai pasokan produk berbasis minyak di kawasan. Dengan keterlibatan aktif 11 negara anggota, kerangka kerja ini diharapkan mampu mentransformasi ketahanan energi Asia menjadi sistem yang jauh lebih tangguh dan terkoordinasi.
Seluruh rangkaian kebijakan terpadu ini merupakan bagian dari visi besar PM Takaichi untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Penguatan kerja sama bilateral, maupun multilateral melalui sektor energi diharapkan mampu meredam gejolak krisis di masa mendatang, dilansir Yomiuri Shimbun.



























