Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Sidang eks Wamen Imipas Silmy Karim (IDN Times/Aryodamar)
  • Yohannes Sri Windarto mengaku mengumpulkan “uang klik” atau “uang loket” dari pemohon keimigrasian.

  • Pengacara Silmy Karim menyebut keterangan saksi menunjukkan aliran uang tersebut merupakan kesepakatan, bukan pemaksaan.

  • Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan Rp168,9 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,8 miliar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Sebelum 2018

Yohannes menyebut uang loket dan uang klik sudah ada sebelum 2018.

2018

Yohannes mengaku mengumpulkan uang dari pemohon keimigrasian sejak 2018.

Selasa (17/11/2026)

Yohannes Sri Windarto bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Ia menyampaikan keterangan mengenai uang klik atau uang loket.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Yohannes Sri Windarto bersaksi tentang pengumpulan “uang klik” atau “uang loket” dari pemohon keimigrasian.
  • Who?
    Yohannes Sri Windarto, Silmy Karim, serta sejumlah pejabat dan staf Direktorat Jenderal Imigrasi.
  • Where?
    Kesaksian disampaikan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
  • When?
    Kesaksian berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
  • Why?
    Yohannes dihadirkan sebagai saksi dalam dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Silmy Karim.
  • How?
    Uang disebut dikumpulkan dari pemohon keimigrasian melalui penerimaan tidak resmi dalam penerbitan dan perubahan dokumen izin tinggal.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Yohannes menjadi saksi dalam sidang Silmy Karim. Ia berkata ada uang dari pemohon keimigrasian yang disebut uang klik atau uang loket. Pengacara Silmy bilang uang itu bukan paksaan. Silmy juga disebut membuat aturan memakai aplikasi. Sekarang Silmy didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kesaksian dalam persidangan turut memperjelas pembahasan mengenai aliran uang dan pengurusan izin tinggal. Di sisi lain, penerapan pengurusan perizinan melalui aplikasi disebut membuat setiap orang dapat mengunggah dokumen dari mana pun, sehingga proses tersebut tidak lagi memerlukan biro jasa menurut keterangan pengacara Silmy Karim.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yohannes Sri Windarto, dihadirkan sebagai salah satu saksi dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi yang menjerat eks Wamen Imipas, Silmy Karim. Dalam kesaksiannya, Yohannes mengaku mengumpulkan uang dari pemohon keimigrasian sejak 2018. Hal itu disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket".

“Sebelum 2018 sudah ada uang loket dan uang klik,” kata Yohannes saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Pengacara Silmy Karim, Dodi Abdulkadir, mengatakan keterangan saksi itu menunjukkan bahwa aliran uang di imigrasi tersebut merupakan kesepakatan di pihak, bukan pemaksaan.

"Jadi memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu," ujar Dodi.

Dody menyebut kliennya justru menginisiasi aturan yang menerapkan seluruh pengurusan perizinan keimigrasian lewat aplikasi. Hal ini juga beberapa kali disinggung oleh Silmy Karim.

"Sejak keputusan tersebut, sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada," katanya.

Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan senilai Rp168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy diduga kecipratan Rp1,2 miliar. Selain Silmy Karim, sejumlah pihak juga diduga kecipratan uang, yaitu Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp500 juta, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp6.532.584.769.

Lalu, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp2.881.871.025, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp4.245.542.862, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp16.307.366.374, dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah senilai Rp 50.965.111.560.

Silmy diduga melakukan pemerasan bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti dan Juniadi. Para terdakwa disebut membagi peran yang saling berkaitan dalam melakukan pemerasan ini.

"Dengan melakukan penerimaan secara tidak resmi dalam pelaksanaan penerbitan dokumen keimigrasian, yaitu surat izin tinggal kunjungan berupa izin tinggal kunjungan keadaan terpaksa atau ITKT dan izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, selanjutnya terkait penerbitan dan perpanjangan izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap," kata jaksa.

"Termasuk perubahan administrasi alih status atau altus, berupa alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang dilakukan oleh biro jasa atau perusahaan penjamin dari warga negara asing," lanjut jaksa.

Selain itu, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi sebanyak Rp33,8 miliar. Gratifikasi itu terdiri dari uang Rp2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp31,3 miliar.

Jaksa mendakwa Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More