Oposisi Israel Tuduh Netanyahu Berupaya Lakukan Kudeta Pemilu

- Oposisi Israel menuduh kantor Benjamin Netanyahu merekayasa penangkapan aktivis Ra'am menjelang pemilu untuk mendiskreditkan partai Arab dan hasil pemungutan suara.
- Investigasi Channel 12 memicu penyelidikan jaksa agung atas dugaan penyalahgunaan polisi, sementara kantor Netanyahu membantah keterlibatan dan mengancam gugatan pencemaran nama baik.
- Kepala Shin Bet dilaporkan meminta penyadapan anggota parlemen Arab tanpa bukti kuat; skandal ini memperumit koalisi, dengan Eisenkot mendapat mandat membentuk pemerintahan hingga 6 Desember.
Jakarta, IDN Times - Para pemimpin oposisi Israel menuduh Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu berupaya melakukan kudeta melalui rekayasa skandal kecurangan pemilu pada Senin (16/11/2026). Tuduhan ini mencuat usai laporan investigasi televisi Israel, Channel 12, mengungkap keterlibatan kantor Netanyahu dalam penangkapan aktivis partai Arab-Israel menjelang pemilu parlemen 27 Oktober lalu.
Oposisi menilai langkah tersebut bertujuan menjebak anggota partai Arab dan merusak keabsahan hasil pemungutan suara setelah partai-partai Arab meraih rekor 19 kursi di parlemen (Knesset). Netanyahu dan partainya, Likud, membantah seluruh tuduhan itu di tengah kebuntuan politik akibat tidak adanya blok yang meraih mayoritas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan baru.
1. Kantor Netanyahu diduga rekayasa penangkapan aktivis partai Arab

PM Israel Benjamin Netanyahu (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons) Program investigasi Uvda di Channel 12 pada Minggu (15/11/2026) melaporkan bahwa Kepala Staf Netanyahu, Ido Norden, menelepon kantor Komisaris Polisi Israel Daniel Levy sehari sebelum pemilu. Norden mengadukan dugaan rencana aktivis partai Islam konservatif Ra'am untuk membayar pemilih Arab guna mendongkrak partisipasi di tempat pemungutan suara. Ia mengarahkan polisi ke seorang sumber intelijen yang ternyata merupakan mantan pegawai Kantor Perdana Menteri (PMO).
Berbekal informasi tersebut, 14 petugas polisi menggerebek rumah tiga pria suku Bedouin di Israel selatan pada dini hari menjelang pembukaan pemungutan suara tanpa surat perintah. Polisi menangkap ketiga aktivis Ra'am itu dan mengklaim telah menyita amplop berisi uang tunai puluhan ribu shekel. Namun, penggeledahan di rumah warga kota Rahat bernama Saef Abu Reash tidak menemukan bukti apa pun, sehingga Pengadilan Magistrat Beersheba memerintahkan pembebasannya tanpa syarat setelah ditahan enam hari.
Penangkapan ini sempat dimanfaatkan Netanyahu dan koalisi Likud untuk menuduh partai-partai Arab mencuri suara serta berupaya menghalangi pengesahan hasil pemilu. Jaksa Agung Gali Baharav-Miara bersama divisi investigasi kepolisian kini menyelidiki apakah kantor Netanyahu sengaja memperalat polisi untuk menggugurkan keabsahan pemilu. Merespons laporan itu, kantor Netanyahu membantah keterlibatan lebih jauh dan mengancam akan mengajukan gugatan pencemaran nama baik.
"Informasi kriminal sampai ke Kepala Staf PMO Ido Norden. Dia telah menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan dari setiap warga negara yang taat hukum, dan menghubungkan individu tersebut dengan polisi," bunyi pernyataan Kantor Perdana Menteri Israel, dilansir The Times of Israel.
2. Kepala Shin Bet ajukan penyadapan anggota parlemen Arab

oposisi Israel Yair Lapid (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons) Selain rekayasa penangkapan, Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet), David Zini, dilaporkan meminta izin Jaksa Agung untuk menyadap telepon lima anggota Knesset dari partai Arab pada hari pemilu. Permintaan penyadapan terhadap pimpinan aliansi Joint List ini diajukan atas dalih dugaan campur tangan asing dalam pemilu. Kejaksaan Agung menolak permintaan tersebut karena tidak memiliki bukti yang kuat.
Dua hari usai pemilu, Zini memaparkan informasi dugaan intervensi asing kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat yang juga Hakim Mahkamah Agung, Noam Sohlberg. Zini juga menemui penantang utama Netanyahu sekaligus pemimpin partai Yashar, Gadi Eisenkot, sambil membawa map berisi dokumen intelijen. Dalam pertemuan itu, Zini mengklaim pihak Arab telah mencuri pemilu di Israel sejak 2018 dan menyebut para kepala Shin Bet sebelumnya selalu mengabaikan hal tersebut.
Temuan ini memicu kemarahan para politisi partai Arab yang menilai aparat keamanan telah disalahgunakan untuk menyerang komunitas mereka. Anggota Knesset dari Joint List, Bakr Awawdeh, menyebut tindakan itu sebagai persekongkolan melawan demokrasi dan menuntut pemecatan Zini. Mantan pemimpin oposisi sekaligus ketua aliansi Beyachad, Yair Lapid, turut mengecam manuver kantor Netanyahu.
"Seiring semakin banyak detail yang terungkap, semuanya menjadi jelas. Ini bukan upaya untuk mengganggu pemilu, melainkan upaya kudeta," tulis Lapid di platform X, dilansir The Straits Times.
3. Eisenkot desak penyelidikan di tengah kebuntuan pembentukan koalisi

mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot (Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons) Mantan Kepala Staf Militer sekaligus rival utama Netanyahu, Gadi Eisenkot, berjanji akan membentuk komisi penyelidikan resmi terkait intervensi kantor perdana menteri dan perilaku lembaga keamanan pada hari pemilu. Eisenkot menegaskan bahwa selama Netanyahu masih menjabat, pemilu yang jujur dan adil tidak akan pernah terwujud di Israel. Senada, Wakil Ketua Ra'am sekaligus mantan kepala kepolisian, Yoav Segalovitz, menuntut penyelidikan kriminal yang independen dan menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat.
"Tindakan Perdana Menteri sementara Netanyahu dan lingkaran dalamnya menimbulkan ancaman nyata, langsung, dan mendesak terhadap demokrasi Israel," tulis Eisenkot di X, dilansir Al Jazeera.
Skandal ini memperkeruh perundingan pembentukan pemerintahan baru setelah pemilu 27 Oktober menghasilkan parlemen yang menggantung. Dari total 120 kursi Knesset, blok sayap kanan Netanyahu hanya mengantongi 53 kursi, kubu perubahan pimpinan Eisenkot meraih 48 kursi, dan partai-partai Arab menguasai 19 kursi. Presiden Isaac Herzog telah memberikan mandat 28 hari kepada Eisenkot pada 8 November hingga 6 Desember mendatang untuk membentuk pemerintahan setelah ia didukung oleh 67 anggota parlemen, termasuk dari Ra'am dan Joint List.




























