CSIS Usul Ambang Batas Parlemen 3,5 Persen, Hasto: PDIP Masih Kaji

Hasto menerangkan, filosofi mendasar diterapkannya parliamentary threshold dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, instrumen ini bukan sekadar angka, melainkan kunci konsolidasi demokrasi.

"Pada awalnya, parliamentary threshold itu adalah instrumen dalam konsolidasi demokrasi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, diperlukan padanan berupa multipartai sederhana untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, serta memberikan basis kekuatan yang solid kepada Presiden dan Wakil Presiden," ujar Hasto.

Hasto mengingatkan kembali pengalaman historis Indonesia pada awal masa reformasi. Ia menyebut, sistem multipartai yang terlalu ekstrem terbukti bisa menghambat efektivitas pemerintahan.

"Kita pernah mengalami rezim multipartai ekstrem pada tahun 1999. Begitu banyak partai politik yang ada di parlemen saat itu, sehingga kemudian digunakanlah instrumen konsolidasi demokrasi yang namanya parliamentary threshold ini," ujarnya.

Sebelumnya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengusulkan penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) secara bertahap dalam dua siklus pemilu. Usulan tersebut mencakup penurunan menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2029 dan kembali diturunkan menjadi 3 persen pada pemilu berikutnya.

Kepala Departemen Politik CSIS, Arya Fernandez, berpandangan penurunan ambang batas secara bertahap diperlukan untuk menemukan titik tengah antara kebutuhan membangun sistem kepartaian yang moderat dan tetap menjaga derajat keterwakilan politik di parlemen.