Daftar Barang Lacoste Palsu yang Dimusnahkan DJKI

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penegakan Hukum DJKI, Arie Ardian Rishadi menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 135 kaos jersey, 42 celana training, 25 jaket, 204 kemeja, 32 sweater, 9 polo t-shirt, 91 kaos, dan 29 boxer.

Seluruh barang tersebut sebelumnya disimpan sebagai barang bukti dalam proses penanganan perkara dan kini dimusnahkan sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan para pihak yang telah memperoleh kepastian hukum.

Arie mengatakan berdasarkan penghitungan menggunakan harga ritel produk asli yang sejenis di pasaran, keseluruhan barang bukti tersebut memiliki estimasi nilai ekonomi sekitar Rp940,4 juta. Nilai tersebut menunjukkan besarnya potensi kerugian yang dapat ditimbulkan apabila produk-produk yang menggunakan merek tanpa hak tersebut beredar di tengah masyarakat.

“Pemusnahan barang bukti ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan langkah nyata untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak merek, konsumen, maupun dunia usaha. Pelanggaran merek tidak hanya merugikan pemilik hak, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen dan mengganggu persaingan usaha yang sehat,” jelasnya.

Arie menegaskan merek merupakan aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi, karena merepresentasikan kualitas, reputasi, investasi, dan kepercayaan yang dibangun pemilik hak selama bertahun-tahun.

Oleh karena itu, kata Arie, perlindungan terhadap merek menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berdaya saing.

"Perlu diingat juga bahwa merek ini bukan hanya sekedar simbol atau identitas produk, tetapi juga melainkan representasi dari kualitas, reputasi, dan investasi serta kepercayaan yang dibangun oleh pemilik merek terdaftar yang juga membutuhkan waktu relatif lama sehingga selain merugikan pemilik merek, juga berpotensi menyesatkan konsumen dan mengganggu persaingan usaha yang sehat," ujarnya.

DJKI mengimbau para pelaku usaha untuk selalu memastikan penggunaan merek dilakukan secara sah, dan tidak melanggar hak pihak lain.

Masyarakat juga didorong untuk membeli produk asli sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan kekayaan intelektual, dan terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Perlindungan merek dapat dilakukan dengan mendaftarkan merek melalui DJKI, sehingga memperoleh hak eksklusif dan kepastian hukum atas penggunaan merek tersebut.