Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. (Humas dan Protokol UMY)
Mengutip dari penelitian yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue, proses perdamaian ini bermula saat tokoh Kristen, Pastor Tubondo, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta intervensi pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi di Poso. Menanggapi hal itu, Jusuf Kalla mengirimkan tim kecil ke Poso dan Tentena, guna memantau situasi di lapangan sekaligus menyeleksi sepuluh perwakilan dari masing-masing kelompok masyarakat yang bertikai untuk berkonsultasi di Makassar.
Kemudian, dalam pertemuan di Makassar pada 14 Desember 2001, Jusuf Kalla memberikan tiga pilihan kepada para perwakilan, yaitu membiarkan konflik berlanjut, menggunakan kekuatan keamanan, atau memfasilitasi kesepakatan damai melalui pemerintah.
Kedua kelompok akhirnya memilih jalur negosiasi damai yang kemudian melibatkan 48 orang perwakilan. Meskipun proses pemilihan wakil komunitas Muslim sempat dinilai bermasalah, karena kepemimpinan yang tersebar dan kedua kelompok tidak pernah berada dalam satu ruangan yang sama, Deklarasi Damai Malino I berhasil ditandatangani pada 20 Desember 2001.