Jakarta, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025. Penerimaannya dilakukan secara bertahap mulai tahun ini.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Dedek Prayudi, memastikan jumlah paket program MBG akan terus bertambah. Pada hari pertama pelaksanaannya, total kisaran 570 ribu anak yang menerima manfaat.
Paket tersebut dibuat di 190 dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024, tentang Badan Gizi Nasional, ada empat kategori penerima program MBG, berikut daftar penerima makan bergizi gratis:
1. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
2. Anak usia di bawah lima tahun;
3. Ibu hamil; dan
4. Ibu menyusui.
Dedek Prayudi mengatakan terdapat 937 dapur SPPG sudah bisa beroperasi mulai awal Maret 2025. Tentunya masyarakat yang menerima manfaat juga akan terus bertambah dan merambah daerah lainnya.
"Bertahap yang dimaksud ini hari ini memang betul 190 SPPG, yang di mana itu sekitar 570 ribuan penerima manfaat. Lalu besok akan bertambah, lalu besok lusa akan bertambah, lalu minggu depan akan bertambah banyak dan lain-lain dan kami rencanakan pada awal Maret nanti nanti sudah beroperasi sekitar 937 SPPG," ucap dia saat ditemui di SPPG Palmerah, Jakarta Barat, Senin, 6 Januari 2025.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengonfirmasi program MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara hingga saat ini masih dibiayai menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun untuk pelaksanaan MBG, dana tersebut belum digunakan dalam implementasi di Kendari.
Hasan menjelaskan, program MBG di Kendari masih memanfaatkan sisa anggaran dari dana pribadi Presiden Prabowo, yang digunakan saat uji coba program tersebut pada tahun sebelumnya. Sejumlah pihak mengganggap hal ini melanggar sejumlah ketentuan hukum.