Dapat Anggaran Rp80,22 Triliun di 2023, Kemendikbudristek Minta Tambah

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melayangkan kebijakan automatic adjustment (AA) kepada Kemendikbudristek. Kebijakan ini bukan memotong anggaran, melainkan melakikan pemblokiran anggaran sekirat Rp5 triliun.

"Penerapan kebijakan automatic adjustment ini akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas dan urgent," kata Nadiem.

Karena itu, Kemendikbudristek mengusulkan Kemenkeu untuk melakukan penyesuaian strategi penerapan kebijakan AA, sehingga semua program prioritas dapat berjalan lancar dan tak terganggu implementasinya menjelang pembukaan blokir pada bagian kedua 2023.

"Jadi, itu kira-kira yang akan terjadi. Jadi, akan adaa beberapa hal yang mungkin tertunda. Tapi kita akan memastikan bahwa program prioritas kita terjaga," kata Nadiem.

Ia mengatakan, Kemendikbudristek mengusulkan pengalihan sebagian kegiatan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) karena keterbatasan tersebut. Hal ini dikarenakan LPDP mendapat surplus anggaran setiap tahunnya.

"Jadi, kami akan mengajukan bahwa banyak dari hal-hal yang mungkin program prioritas kita yang tidak cukup dengan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga bisa didukung oleh LPDP," ujarnya.

Tentunya, kata Nadiem, Kemendikbudristek juga mengusulkan untuk menambah alokasi Program Indonesia Pintar (PIP) dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang kegiatannya diusulkan LPDP.

"Kami juga sangat memohon bantuan Komisi X untuk pengusulan tambahan anggaran untuk dapat memenuhi kegiatan anggaran yang saat ini belum memadai," kata Nadiem.

"Tapi kami berkomitmen juga untuk melaksanakan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan DAK non fisik di tahun 2023, itu total sebesar 128 triliun dimana 15,82 triliun itu DAK fisik dan non fisik 112,85 triliun," tambahnya.