Dasco Bakal Pimpin Safari ke Parpol Nonparlemen Bahas RUU Pemilu

24 Jun 2026, 17:27 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Dasco Bakal Pimpin Safari ke Parpol Nonparlemen Bahas RUU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Sufmi Dasco Ahmad akan memimpin safari politik ke partai non-parlemen untuk menjaring masukan terkait RUU Pemilu sebelum masa reses DPR akhir Juli 2026.
Proses penyusunan draft RUU Pemilu masih alot karena perbedaan pandangan antarfraksi mengenai ambang batas parlemen, desain pemilu, dan penerjemahan putusan Mahkamah Konstitusi.
Dasco menegaskan pembahasan RUU Pemilu tidak akan dikebut di menit terakhir, melainkan dilakukan bertahap sesuai kesepakatan fraksi agar hasil regulasi lebih berkualitas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

21 April 2026

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menepis kekhawatiran bahwa RUU Pemilu akan dibahas terburu-buru menjelang batas waktu. Ia menegaskan pembahasan masih memerlukan kajian dan simulasi sebelum dimulai secara resmi.

24 Juni 2026

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyatakan safari politik ke partai nonparlemen terkait RUU Pemilu akan dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad. Ia menjelaskan safari ini menjadi bagian dari penyusunan draf revisi UU Pemilu yang masih berlangsung alot antarfraksi.

akhir Juli 2026

Safari politik ke partai-partai nonparlemen ditargetkan terlaksana sebelum masa reses DPR yang dijadwalkan mulai pada akhir Juli 2026.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Safari politik akan dilakukan untuk membahas Revisi Undang-Undang Pemilu dengan melibatkan partai-partai nonparlemen guna menyerap masukan terkait isu ambang batas parlemen, ambang batas presiden, dan pembagian kursi di daerah pemilihan.
Who?
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akan memimpin safari politik tersebut bersama pimpinan Komisi II DPR dan perwakilan fraksi. Pernyataan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.
Where?
Kegiatan direncanakan berawal dari Gedung DPR RI di Jakarta dan akan dilanjutkan ke sejumlah partai nonparlemen di berbagai lokasi yang masih menunggu penjadwalan resmi.
When?
Safari politik ditargetkan terlaksana sebelum masa reses DPR yang dijadwalkan dimulai pada akhir Juli 2026. Pembahasan RUU Pemilu sendiri masih berlangsung hingga saat ini.
Why?
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring pandangan partai nonparlemen terhadap rancangan perubahan UU Pemilu serta mencari titik temu atas perbedaan pandangan antarfraksi mengenai desain sistem kepemiluan nasional dan lokal.
How?
Safari akan dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad bersama tim dari Komisi II DPR. Format pelaksanaan, apakah dilakukan per kunjungan atau secara kolektif, masih menunggu keputusan pimpinan DPR.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Dasco mau jalan-jalan ke partai-partai kecil yang belum punya kursi di DPR. Dia mau dengar pendapat mereka tentang aturan pemilu baru. Banyak orang di DPR masih beda pendapat, jadi belum selesai dibahas. Sekarang mereka masih kerja bareng supaya aturannya bisa bagus dan adil sebelum libur nanti.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Rencana safari politik yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan upaya DPR untuk memperluas dialog dan melibatkan partai nonparlemen dalam pembahasan RUU Pemilu. Langkah ini mencerminkan semangat inklusif dan kehati-hatian, karena proses penyusunan dilakukan secara terbuka, mendengarkan berbagai pandangan, serta menghindari pembahasan tergesa demi menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan, safari politik ke sejumlah partai nonparlemen terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu akan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Intinya begitu, selain civil society, kampus, kita dalam menyusun draf rancangan RUU ini, kita mau dengarkan dari partai-partai yang tidak masuk parlemen," kata Bima di Gedung DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Agenda safari politik itu ditargetkan terlaksana sebelum masa reses DPR yang dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Juli 2026.

"Kita mau safari langsung dipimpin oleh Pak Wakil Ketua DPR Pak Dasco bersama pimpinan Komisi II beserta poksi-poksi yang mewakili representatif dari fraksi yang ada," ucap dia.

1. Akan bahas isu-isu krusial dari ambang batas hingga batas kursi di setiap dapil

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Aria Bima. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Bima, terdapat sejumlah isu krusial dalam RUU Pemilu yang akan dimintakan pendapat kepada partai nonparlemen. Isu-isu tersebut di antaranya ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas presiden (presidential threshold), daerah pemilihan (dapil), hingga batas jumlah kursi dalam setiap dapil.

"Karena ini masih begini, masih disusun antara kita datang satu-satu atau ada kumpulan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Itu nanti biar diserahkan pada pimpinan DPR," kata Bima.

2. Pembahasan RUU Pemilu masih alot

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Aria Bima.(IDN/Times)

Sebelumnya, Aria Bima sempat mengakui, proses penyusunan draf RUU Pemilu masih berjalan alot. Dia mengatakan, belum ada titik temu antarfraksi menyikapi berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang desian kepemiluan.

Menurut dia, perbedaan pandangan antarfraksi masih terjadi dalam pembahasan di sejumlah materi, di antaranya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga desain pemilu nasional dan lokal.

"Kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot memang tidak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta.

Aria mengatakan, perbedaan pendapat masing-masing fraksi menjadi tantangan yang dihadapi dalam penyusunan draf perubahan UU Pemilu.

Sebagai usul inisiatif DPR, kata dia, daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pemilu merupakan hasil keputusan bersama seluruh fraksi.

“Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Engak bisa kita ini beda DIM antar satu fraksi dengan fraksi yang lain. DIM kita DPR dengan pemerintah,” kata Aria.

3. DPR bantah RUU Pemilu akan dikebut pada menit-menit terakhir

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, terkait kebijakan komisi maksimal 8 persen bagi ojol yang diumumkan Grab Indonesia dan GoTo, di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026). (IDN Times/Amir Faisol)

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menepis kekhawatiran publik bahwa RUU Pemilu akan dibahas secara terburu-buru menjelang batas waktu atau pada menit-menit akhir. Menurut dia, pendekatan seperti itu justru berpotensi menghasilkan regulasi yang kurang berkualitas.

“Saya rasa kalau pembahasannya di akhir-akhir, justru kan nanti undang-undangnya kurang baik kali ya. Sementara kalau dari sekarang ke Pemilu juga masih juga agak lama. Jadi kita masih memang perlu dilakukan pengkajian simulasi,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Kendati demikian, Dasco mengatakan, jadwal dimulainya pembahasan resmi belum dapat ditentukan secara sepihak. Sebab, keputusan akan diambil berdasarkan kesepakatan seluruh fraksi di DPR setelah masing-masing partai menyelesaikan kajian internal.

“Kalau target kan gak bisa kita menargetkan sendiri. Harus kesepakatan fraksi-fraksi setelah mereka selesaikan. Karena fraksi-fraksi, partai-partai juga ada yang belum. Kami saja dari Gerindra, karena itu kan pileg, pilpres, yang harus dibahas," kata dia.