Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya, termasuk judi online (judol). Ia menegaskan, aturan tersebut nantinya dapat menjadi landasan hukum untuk merampas aset milik bandar judi online.
Menurut Dasco, aturan tersebut memungkinkan negara menyita aset pelaku berbagai tindak pidana, mulai dari penipuan berkedok investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan travel umrah.
"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Politikus Gerindra itu mengatakan, RUU Perampasan Aset dapat menjadi efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, khusunya para bandar judi online di Indonesia.
Menurut dia, judi online selama ini telah banyak memakan korban, khususnya masyarakat kecil.
"Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online," kata dia.
Diketahui, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini setelah 18 tahun bergulir di parlemen.
RUU Perampasan Aset terdiri dari 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Ruang lingkup RUU Perampasan Aset juga diperluas ke berbagai tindak pidana, mulai dari narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, dan perdagangan orang.
Kemudian, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Ia memastikan RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertama.