Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Pemda Terdampak Bencana Sumatera Diminta Cepat Serap TKD Tambahan

7 min read
Pemda Terdampak Bencana Sumatera Diminta Cepat Serap TKD Tambahan
Kasatgas PRR, Tito Karnavian memantau Langsung Progres Pemulihan Bencana Sumatera. (dok. Tim Media Satgas PRR)
  • Kemendagri meminta pemda terdampak bencana di Sumatera mempercepat penyerapan TKD tambahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan pengawasan APIP agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

  • Kabupaten Langkat baru merealisasikan Rp69,91 miliar atau 19,85 persen dari Rp352,26 miliar. Sumatera Utara juga tertinggal dengan realisasi Rp1,99 triliun atau 31,46 persen.

  • Renduk pemulihan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat 2026–2028 membutuhkan Rp100,1 triliun, menyusul kerusakan ribuan ruas jalan, ratusan jembatan, serta kerugian ekonomi besar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana Sumatera mempercepat realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tambahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan fiskal dari pemerintah pusat segera dimanfaatkan bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Salah satu daerah yang mendapat pendampingan langsung dari Kemendagri adalah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan data Kemendagri, realisasi TKD tambahan di Kabupaten Langkat masih tergolong rendah. Dari total Rp352,26 miliar yang dialokasikan pemerintah pusat, anggaran yang telah terealisasi baru mencapai Rp69,91 miliar atau sekitar 19,85 persen.

  1. 1. Penguatan pengawasan APIP dan antisipasi SILPA di Langkat

    ilustrasi anggaran
    ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

    Untuk mempercepat penyerapan tersebut, Kemendagri meminta Pemerintah Kabupaten Langkat memperkuat pengawasan internal dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan diperlukan agar penggunaan anggaran berjalan efektif, mencegah potensi kecurangan (fraud), serta meminimalkan risiko anggaran tidak tepat sasaran.

    Hal tersebut disampaikan Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Muhammad Dimyathi, saat Kunjungan Lapangan Penggunaan Tambahan TKD dalam Rangka Percepatan Pemulihan Bencana di Kabupaten Langkat.

    “Pendampingan dimulai dari penganggaran, perencanaan penganggaran, penata-usahaannya, akuntansinya, akuntabelnya, sampai pelaporan nanti. Ini harus pendampingan oleh APIP, karena kita tidak mau jadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi,” kata Dimyathi dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

    Dimyathi mengingatkan APIP agar tidak sungkan mengawal dan mengawasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program yang dibiayai TKD tambahan. Menurutnya, pengawasan harus berbasis data dan tidak hanya sebatas memeriksa dokumen pengadaan, tetapi juga mengkaji potensi risiko serta manfaat dari setiap program.

    “Program A misalnya, risiko keuangannya bagaimana dan pencapaiannya akan bagaimana? Ini harus benar, kajiannya harus benar. Karena pemeriksaan itu bukan hanya sampai keluarnya output, tapi kita berharap sudah ada benefit dan dampak dari sebuah program dan kegiatan,” tutur Dimyathi.

    Dia menambahkan, tugas APIP bukan hanya melakukan pemeriksaan, melainkan juga pengawalan, pencegahan, dan memberikan keyakinan kepada kepala daerah bahwa penggunaan anggaran TKD tambahan telah sesuai sasaran.

    “Harus bisa memberikan keyakinan, tercapailah, risikonya bagaimana, ini harus, ya. Harus dilakukan oleh APIP. Oleh karena itu, APIP harus bisa memastikan bahwa semua anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana ini, pemulihan ini, benar-benar akan mencapai sasaran dan tepat sasaran,” tambah Dimyathi.

    Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, meminta Pemkab Langkat mempercepat penyerapan TKD tambahan sebelum memasuki tahun anggaran 2027. Hal ini penting agar anggaran yang belum terealisasi tidak terlalu besar menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

    Maurits mendorong Pemkab Langkat menyelaraskan proyeksi pendapatan dengan realisasi belanja sejak tahap perencanaan. Selain itu, eksekusi program perlu dipercepat sepanjang tahun anggaran 2026.

    “Kan sekitar sisa sekitar 1 bulan 20 hari. Karena Februari paling lama kita sudah menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disampaikan kepada BPK. Mungkin nanti solusinya terhadap kekurangan waktu di dalam penyelesaian agar tidak terlalu besar masuk SILPA. Kalau kami yakin, pasti ada SILPAnya nih, tapi bagaimana meminimalisir SILPA, syukur-syukur tidak ada,” kata Maurits.

  2. 2. Capaian realisasi TKD tambahan di tiga provinsi Sumatera

    Ilustrasi anggaran
    Ilustrasi anggaran (IDN Times/ Aditya Pratama)

    Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Media Kemendagri sekaligus Koordinator Media Posko Nasional Satgas PRR, Kastorius Sinaga, menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan TKD tambahan sebesar Rp10,64 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dari total tersebut, Sumatera Utara memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp6,35 triliun untuk mendukung pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Namun, realisasi penggunaannya masih belum maksimal dibandingkan dua provinsi lainnya.

    Berdasarkan data Kemendagri, realisasi TKD tambahan di Sumatera Utara baru mencapai Rp1,99 triliun dari pagu Rp6,35 triliun atau sekitar 31,46 persen. Sementara itu, Aceh telah mencapai 43 persen dan Sumatera Barat sebesar 36 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Kemendagri memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar segera mempercepat realisasi anggaran.

    “Inilah yang menjadi perhatian dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang mendorong kita agar memfasilitasi daerah untuk cepat membelanjakan TKD tambahan ini,” ucap Kastorius.

    Ia menjelaskan, TKD tambahan merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan fiskal tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah sekaligus mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

    Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan anggaran tersebut untuk mendukung berbagai kebutuhan pemulihan, termasuk menggerakkan kembali aktivitas dan perekonomian masyarakat.

    “Artinya, waktu semakin kurang bersahabat untuk merealisasikan TKD tambahan ini. Tahun anggaran 2026 tinggal 1 bulan, ya yaitu di bulan November dan Desember ini. Ketua Satgas PRR, Bapak Mendagri ya, sudah mengingatkan kita, ya, jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat. Maka, oleh karena itu, dalam kesempatan itu, ini kami ingin mendorong termasuk Kabupaten Langkat agar segera merealisasikannya melalui OPD-OPD yang telah diatur,” kata Kastorius.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, juga mengingatkan pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar mempercepat realisasi tambahan TKD yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tito menyoroti masih timpangnya realisasi tambahan TKD di sejumlah daerah. Bahkan, terdapat daerah yang belum merealisasikan penggunaan anggaran sama sekali meskipun dukungan fiskal dari pemerintah pusat telah diberikan.

    “Kepada rekan-rekan daerah segera tambahan TKD yang diberikan Bapak Presiden. Tolong manfaatkan betul maksimal. Saya tahu ada yang punya alasan bahwa ini kita akan bayar ketika pekerjaannya selesai di akhir tahun," ujar Tito.

    Tito menegaskan, tambahan anggaran tersebut harus digunakan secara optimal untuk mendukung pemulihan daerah dan tidak dialihkan untuk membiayai kebutuhan lain di luar peruntukannya. Ia memahami terdapat pemerintah daerah yang beralasan pembayaran baru dapat dilakukan setelah pekerjaan fisik selesai pada akhir tahun. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan anggaran tidak terserap.

    "Jangan sampai alasannya karena dana yang dipakai buat yang lain. Bukan begitu. Atau karena disengaja untuk dijadikan simpanan akhir tahun," tegasnya.

    Secara keseluruhan, pemerintah telah menyiapkan bantuan keuangan Presiden sebesar Rp12,34 triliun bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan tersebut terdiri dari tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan TKD Rp10,64 triliun, serta bantuan keuangan Presiden melalui TKD sekitar Rp1,44 triliun.

    Berdasarkan data realisasi, Sumatera Barat mencatat capaian tertinggi sekitar 54,72 persen di Kota Pariaman. Namun, masih terdapat daerah dengan realisasi rendah, seperti Kota Payakumbuh yang baru mencapai 5 persen.

    Di Sumatera Utara, realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Asahan sebesar 60,52 persen. Sebaliknya, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba belum merealisasikan penggunaan anggaran sama sekali.

    Sementara di Aceh, Kabupaten Pidie telah merealisasikan penggunaan anggaran hingga 93 persen. Meski demikian, masih terdapat daerah yang belum menjalankan realisasi anggaran, salah satunya Kabupaten Bireuen.

    Tito meminta seluruh kepala daerah memastikan anggaran tambahan tersebut benar-benar digunakan untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Percepatan realisasi anggaran dinilai penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh wilayah terdampak berjalan sesuai target.

  3. 3. Renduk percepatan pemulihan Sumatera

    image1.jpg
    Kasatgas PRR, Tito Karnavian memantau Langsung Progres Pemulihan Bencana Sumatera. (dok. Tim Media Satgas PRR)

    Percepatan realisasi TKD tambahan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk) Sumatera. Dokumen tersebut menjadi acuan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bertahap pada periode 2026–2028.

    Berdasarkan Renduk, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut mencapai Rp100,1 triliun. Kebutuhan anggaran itu terdiri dari Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

    Besarnya kebutuhan pemulihan tersebut juga tercermin dari dampak kerusakan infrastruktur. Tercatat sebanyak 2.036 ruas jalan mengalami kerusakan, terdiri dari 1.631 ruas di Aceh, 41 ruas di Sumatera Utara, dan 364 ruas di Sumatera Barat. Selain itu, terdapat 646 jembatan terdampak, dengan rincian 636 jembatan di Aceh, tujuh di Sumatera Utara, dan tiga di Sumatera Barat.

    Dari sisi kerugian, bencana menyebabkan dampak ekonomi sebesar Rp57,9 triliun di Aceh, Rp18,5 triliun di Sumatera Barat, dan Rp4,7 triliun di Sumatera Utara.

    Dalam konteks tersebut, percepatan penggunaan TKD tambahan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan program pemulihan di daerah berjalan beriringan dengan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun dalam Renduk. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar pembangunan kembali infrastruktur, fasilitas publik, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai target. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.

Related Articles

See More