Dasco: RUU PPRT Kado Hari Kartini dan May Day

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyampaikan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang akan disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (21/4/2026) mejadi kado peringatan Hari Kartini dan Hari Buruh (May Day).

“Hadiah May Day, hadian hari kartini untuk besok,” kata Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/4/2026) malam.

Dasco mengatakan, pengesahan RUU PPRT di DPR untuk menuntaskan janji kepada masyarakat setelah proses pembahasannya memakan waktu panjang, yakni 22 tahun.

Selain RUU PPRT, Dasco menegaskan, parlemen berkomitmen untuk merampungkan sejumlah revisi undang-undang lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi lembaganya tahun ini.

“Masih ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Masyarakat Adat yang juga sudah 20 tahun, sedang kami dengan teman-teman Baleg dan pemerintah juga akan selesaikan,” kata Dasco.

“Dan masih ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tenaga Kerja yang kita juga sudah mulai bahas, dan Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, sehingga insyaallah tahun ini, mungkin kita akan selesaikan beberapa yang sudah kita memang jadi PR,” imbuh dia.

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membawa Revisi Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam rapat paripurna besok. Secara umum, RUU PPRT memuat 12 poin penting yang diperbaharui.

Adapun, kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno antara pemerintah dan DPR setelah kedua pihak menggelar rapat panja RUU PPRT di Gedung DPR RI hari ini. Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengatakan, RUU PPRT terdiri dari 12 bab dan memuat 37 pasal. Menurut dia, selama pembahasan RUU tersebut menghasilkan perdebatan konstruktif sehingga menghasilkan keputusan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalaham pekerja rumah tangga.

"Setelah semua DIM dibahas secara intensif, RUU PPRT disepakati dalam rapat Panja yang secara keseluruhan terdiri dari 12 bab dan memuat 37 pasal dengan secara terstruktur, ya, baik dari Bab 1 ketentuan umum sampai kepada ketentuan penutup," kata Bob Hasan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/4/2026).