Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pemerintah belum berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu kenaikan harga BBM yang sempat beredar di masyarakat menjelang 1 April.
Dasco meminta masyarakat tidak perlu panik, apalagi sampai melakukan antrean panjang atau penimbunan BBM.
Dasco mengatakan DPR mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berkomunikasi dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan terkait BBM. Ia menyebut, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengumumkan bahwa belum ada rencana penyesuaian harga.
“Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrean di beberapa daerah di pom-pom bensin, sehingga kami imbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama," kata dia dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).
Ia menilai klarifikasi ini penting untuk meredam keresahan masyarakat yang sempat muncul akibat kabar kenaikan harga BBM.
Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan pihaknya memantau adanya antrean di sejumlah SPBU akibat isu tersebut. Karena itu, ia mengimbau masyarakat tetap tenang.
“Sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM,” katanya.
Terkait ketersediaan BBM, Dasco memastikan stok dalam kondisi cukup. Ia juga menyebut tidak ada rencana pembatasan pembelian BBM seperti Pertalite atau Pertamax.
“Saya tadi tanya, sepertinya nggak. Karena kalau menurut dari pihak pemerintah, stok kita cukup,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan terus memantau kebutuhan energi masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan BBM ke depan.
Namun Dasco mengaku tak mengetahui lebih lanjut sampai kapan harga BBM saat ini akan terus berlaku.
"Jadi kan kalau kita tanya sampai berapa lama, kalau tanya saya, saya belum tahu, mungkin pemerintah yang tahu. Tapi yang pasti pemerintah konsentrasi untuk menjaga itu," imbuh dia.