Data Vaksinasi Campur, DKI Jakarta Diminta Ombudsman Fokus Warganya

17 Agu 2021, 13:27 WIB

Mobil Vaksinasi Keliling Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sambangi Kantor Sekretariat Rukun Warga (RW) 15, Kelurahan Tanjung Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/7/2021). (dok. Pemkot Jakarta Utara)

Jakarta, IDN Times - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meningkatkan angka vaksinasi bagi warga DKI Jakarta.

Karena sejauh ini DKI Jakarta mengklaim capaian vaksinasi sudah melebihi target, namun banyak diberikan pada warga non-DKI Jakarta. Pencapaian yang ada, kata Teguh, belum sampai ke angka minimum herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Dari total target warga usia di atas 12 tahun yang bisa divaksin sejumlah 9.007.307, sementara total jumlah penduduk DKI Jakarta yaitu 10.467.629 (Badan Pusat Statistik, 2020). Pencapaian ini baru pelampauan dari jumlah vaksin yang disediakan Kementerian Kesehatan untuk Provinsi DKI Jakarta, sebesar 8.941.211 dosis dan belum capaian target angka minimum herd immunity warga DKI sendiri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/8/2021).

1. Dianggap tidak tingkatkan angka vaksinasi untuk warga Jakarta

Default Image IDN

Pendekatan dengan metode pendaftaran daring hingga terjadi serbuan vaksin, kata Teguh, memang terbukti mengejar angka vaksinasi harian dan capaian target vaksin di Jakarta. Namun, kata dia, ini tak cukup untuk tingkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta sendiri.

Metode ini, kata Teguh, dirasa menghadirkan ambiguitas permasalahan data dan capaian angka vaksinasi bagi wilayah aglomerasi.

"Menghadirkan pola diskriminasi terhadap wilayah pemerintah daerah dan warga di wilayah aglomerasi, serta menghadirkan kerumunan massa dari wilayah aglomerasi ke Jakarta. Terlebih, rencana tersebut akan dilanjutkan hingga jumlah vaksinasi di Jakarta mencapai angka 11 juta," ujarnya.

2. Daerah penyangga disebut belum dapat data warga yang vaksinasi di Jakarta

Default Image IDN

Pendaftaran daring lewat JAKI dan keterbukaan Jakarta untuk vaksinasi semua orang, menurut Teguh, kurang memfokuskan target vaksinasi warga Jakarta, sehingga baru 60 persen warga DKI yang dapat dosis pertama dan 25 persen yang menerima dosis kedua.

Jakarta juga jadi dua kali kerja untuk memilah data ulang, termasuk data warga penyangga. Akses informasi dari Peduli Lindungi dan P-Care juga tak langsung terpisah by name dan by address, sehingga bisa langsung digunakan pemerintah daerah.

"Sampai saat kami melakukan permintaan keterangan kepada para Kadinkes se-Jabodebek pada 28 Juli 2021, diketahui semua daerah penyangga belum mendapatkan data warga mereka yang mendapat vaksin di Jakarta," kata Teguh.

3. Kerja sama dengan wilayah penyangga soal pembersihan data

Default Image IDN

Dengan adanya kondisi ini, Ombudsman Jakarta Raya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar bekerja sama dengan wilayah penyangga Bodetabek, guna membersihkan data vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan agar data vaksinasi lebih detail, siapa yang mendapat vaksin di Jakarta, walau nanti akan merugikan Jakarta dari sisi capaian angka vaksinasi.

”Pembersihan data ini akan ‘merugikan’ Jakarta dari sisi angka pencapaian dan menaikkan jumlah warga tervaksin di daerah penyangga, tetapi sekali lagi, jumlah vaksin bukan bagian dari kontestasi daerah untuk berlomba-lomba menaikkan kuantitas angka vaksinasi, namun yang terpenting adalah tercapainya herd immunity di semua daerah aglomerasi,” kata dia.

4. Pendataan lebih baik dari RT atau RW

Mobil vaksin COVID-19 keliling Pemprov DKI Jakarta (Dok. Pemprov DKI)

Pendataan dari tingkat RT atau RW, kata Teguh, juga perlu diutamakan guna mempercepat validasi penerima vaksin di Jakarta. Nantinya data dari RT atau RW bisa melaksanakan vaksinasi lanjutan yang sudah sesuai target.

"Pelaksanaan vaksinasinya juga sudah lebih mudah, tidak lagi harus mempergunakan metode serbuan vaksin melalui event besar, yang lebih berpotensi menjadi klaster penularan, tetapi langsung di faskes-faskes kesehatan di level RW dan kelurahan seperti Puskesmas, faskes BPJS, klinik 24 jam, bahkan bisa bekerja sama dengan Posyandu,” kata dia.