Jakarta, IDN Times - Massa aksi demonstrasi mahasiswa berangsur meninggalkan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (19/6/2026). Pantauan IDN Times, massa mulai meninggalkan lokasi aksi pukul 20.00 WIB. Mereka memutuskan kembali ke kampus masing-masing setelah Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa sempat menemui massa.
Demo mahasiswa ini berjalan damai. Tak ada aktivitas adu fisik dengan aparat maupun aksi lempar botol dan bakar ban seperti biasanya.
Pimpinan DPR menerima pewakilan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di gedung rakyat hari ini. Adapun, audiensi tersebut berlangsung tertutup. Dalam kesempatan itu, kedua pimpinan DPR ini memastikan akan mengakomodasi tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Sejumlah mahasiswa diterima mewakili masing-masing aliansi mereka, di antaranya dari Universitas Trisakti, Mercubuana, Esa Unggul hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Dalam pertemuan tersebut, Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fraksi NasDem, Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Al Fath, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, dan Nazaruddin Dek Gam.
Saan mengatakan, pihaknya akan mendengarkan aspirasi yang mereka bawa untuk disampaikan ke DPR.
"Kita tunggu apa yang akan mereka sampaikan," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Massa aksi demonstrasi mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar aksi demonatrasi hari ini di Gedung DPR RI. Adapun, BEM Universitas Trisakti dalam demonstrasi hari ini membawa tiga tuntutan yang mereka sebut sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).
Pertama, mendesak pemerintah agar segera memulihkan ekonomi dan politik secara nasional. Kedua, berantas inkompetensi dari pejabat negara yang hari ini marak terjadi. Kemudian, ketiga mengembalikan supremasi sipil.
Para mahasiswa yang mengepung gedung parlemen menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kenaikan harga BBM non-subsidi karena dinilai akan mengganggu ketersediaan BBM subsidi.