Demo di Gerbang Pemuda Ricuh, Massa Berusaha Tembus Blokade Polisi ke DPR

27 Agu 2026, 14:32 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Demo di Gerbang Pemuda Ricuh, Massa Berusaha Tembus Blokade Polisi ke DPR

Massa demonstran yang berada di bawah flyover ricuh saat memaksa aparat masuk ke depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Intinya Sih

Gini Kak

Ratusan demonstran ricuh dengan polisi di kolong flyover Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus 2026.
Kericuhan dipicu upaya massa menerobos blokade menuju titik aksi di Gerbang Utama DPR RI, yang berujung saling dorong dengan aparat.
Hingga 14.15 WIB massa masih tertahan, sementara AMPB menandatangani kesepakatan dengan pimpinan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor paling lambat 15 Desember 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Ratusan orang ingin masuk ke depan Gedung DPR di Jakarta. Polisi menahan mereka di bawah jalan layang. Mereka lalu saling dorong. Sampai jam 14.15, orang-orang itu masih belum bisa masuk. Sementara itu, kelompok dari Pati sudah bertemu pimpinan DPR dan membuat janji soal aturan mengambil harta koruptor.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Massa demonstran terlibat ricuh dengan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar kolong jembatan layang (fly over) Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Pantauan IDN Times di lokasi, kericuhan terjadi karena massa yang berjumlah ratusan orang memaksa masuk ke area titik demo depan Gerbang Utama Gedung DPR RI.

Namun, polisi yang berjaga tetap melakukan blokade dan melarang mereka massa masuk. Akibatnya, massa dan aparat yang bertugas terlibat aksi saling dorong.

Hingga pukul 14.15 WIB, massa masih tertahan tidak dan bisa bergabung dengan demonstran lainnya di depan Gedung DPR RI.

Sementara, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) telah menemui pimpinan DPR RI, dan menandatangani perjanjian dengan parlemen, untuk segera mengesahkan Revisi Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) koruptor, paling lambat 15 Desember 2026.