Demokrat DKI ke Ridwan Kamil: Putusan MK Akan Hadirkan Lawan Berat

Meski demikian, Mujiyono menegaskan, Demokrat Jakarta tidak akan gentar dengan siapapun. DPD Demokrat DKI Jakarta bertekad memenangkan Ridwan Kamil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Tapi jangan pernah gentar. Jangan pernah gentar sekali lagi, saya punya quote, manajemen yang baik mampu mengalahkan popularitas, dan saya pernah terapkan itu Kang Emil di diri saya," kata dia.

Putusan MK yang diketok pada Selasa, 20 Agustus 2024 itu menjadi kejutan besar bagi KIM Plus, yang sehari sebelumnya baru saja merayakan deklarasi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada DKI Jakarta.

MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Kedua partai nonparlemen itu sebelumnya menggugat isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Putusan ini jelas membuka jalan bagi partai politik (parpol) yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk mengajukan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024.

Syarat parpol mengusung calon kepala daerah, dari yang semula berdasarkan jumlah kursi DPRD menjadi jumlah raihan suara pada Pileg terakhir, asalkan memenuhi syarat minimal raihan suara.

Sehari setelah putusan MK, pemerintah bersama DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) mendadak menggelar rapat Panja Revisi UU Pilkada. Rapat dikebut. Pembahasan tingkat pertama hingga kedua rampung hampir seharian penuh.

Pengesahan RUU Pilkada menjadi UU batal disahkan pada Kamis (22/8/2024) karena anggota DPR RI yang hadir tidak kuorum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya angkat bicara setelah rapat paripurna batal digelar. KPU memastikan bakal mematuhi seluruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang Undang (UU) Pilkada yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2024.

Ketua KPU, Mochamad Afifuddin menjelaskan, hal itu membuat proses pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024 akan disesuaikan dengan putusan MK tersebut.

"Nanti pada 27-29 Agustus saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan MK dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin," ujar Afif dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.