Demokrat: Jika Ingin Orba Dukung Saja Jokowi Periode Selanjutnya

Pernyataan Rachland menuai tanggapan partai Persatuan Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut salah satu partai koalisi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu menyatakan perbedaan dari kedua era sangat jauh berbeda.

"Kalau dibilang sama, ya jauhlah. Di sini kita bicara bebas apa saja kan bebas. Orang kena masalah kan karena dirugikan, itu kan persoalan pengaduan jadi bukan karena negara," kata Juru Bicara PSI Surya Tjandra di Hotel Artotel, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (10/12).

Surya pun mencontohkan jika ada delik aduan itu merupakan tanggung jawab pihak aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Jadi, kata dia, antara Orba dengan pemerintahan Jokowi sangat berbeda sekali dan masih sangat menjunjung tinggi kebebasan.

"Hari ini kita masih kita masih sangat punya kebebasan, dan dari pertemuan ini demokrasi juga tidak hanya sekadar kebebasan, itu berbahaya lho. Ini yang kita cari keseimbangannya yang baru dan politik mencari keseimbangan untuk negara bisa maju terus," tambah Surya.

Menjawab pertanyaan Rachland, Surya pun singgung kepemerintahan SBY yang menurutnya masih kurang dalam penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Zaman SBY yang didukung Rachland belum bisa (penyelesaian HAM). Barangkali memang perlu waktu karena mengurusnya tidak kayak LSM ya yang cepat dilaksanakan. Dia (negara) harus ada diskusi, negosiasi, dan kesannya ada penundaan. Yang penting bukan hasil tapi prosesnya harus terus dilakukan," sebut Surya.

Seperti diketahui, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gagal memenuhi janji mengenai HAM selama empat tahun memimpin.

Dari 17 program prioritas HAM dalam Nawacita, KontraS mencatat enam komitmen gagal dipenuhi dan 11 komitmen dipenuhi tapi tidak sepenuhnya.

Program HAM yang dipenuhi sebagian komitmennya terjadi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun enam janji HAM Jokowi-JK yang gagal dipenuhi antara lain memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait dengan anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan.

Pemerintah gagal merumuskan peraturan implementasi sistem peradilan pidana anak, gagal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, serta komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tetap dibiarkan tanpa perlindungan dan menjadi target penangkapan dan pelarangan kegiatan.

Janji kedua yang gagal dipenuhi Jokowi-JK, kata Yati, adalah memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Janji itu dianggap gagal lantaran tidak ada pencabutan dan revisi atas Undang-Undang Penodaan Agama Pasal 165. Padahal aturan tersebut menjadi salah satu sumber kriminalisasi terhadap kelompok minoritas keagamaan dan justifikasi terhadap intoleran dan kekerasan. Adapun korban undang-undang tersebut di antaranya Ahmad Moshaddeq, Siti Aisyah, dan Basuki Tjahaja Purnama.

Selain itu, komunitas Ahmadiyah, Syiah, dan Gafatar tetap tanpa perlindungan. Berdasarkan catatan KontraS, peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan terjadi sebanyak 488 peristiwa.

Janji ketiga dalam Nawacita yang gagal dipenuhi adalah menyelesaikan secara berkeadilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 65.

Sementara, dalam catatan Kontras tahun 2014, Pemerintahan SBY kerap bertindak diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang terjadi di beberapa tempat. Hal tersebut terlihat bagaimana sikap pemerintah mentolerir kelompok lain yang melakukan kekerasan.

SBY tidak melakukan ketegasan normatif dalam beberapa hal seperti su pelanggaran HAM di Papua. Hal ini terganjal karena ketegasan pelaksanaan hukum terkait distribusi lahan berbeda dengan aturan hukum yang disetujuinya.