Demokrat Klaim Pidato AHY Bahas Kerja untuk Rakyat, Bukan Pilpres 2029

Ia mengatakan, AHY bahkan secara eksplisit menegaskan posisi Partai Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila sejumlah pesan dalam pidato tersebut dilepaskan dari konteks keseluruhan dan kemudian dispekulasikan sebagai sinyal politik 2029.

“Mas Ketum AHY mengatakan dengan sangat jelas, hari ini Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus didukung dan dikawal. Yang belum sempurna, kita bantu perbaiki. Itu etika berkoalisi, sekaligus penegasan komitmen Demokrat untuk menyukseskan pemerintahan,” ujar Umam.

Umam juga menjelaskan, pesan AHY mengenai demokrasi, netralitas aparatur negara, pemilu yang jujur dan adil, serta kekuasaan sebagai amanah rakyat merupakan bagian dari prinsip konstitusional dan identitas Demokrat sebagai partai yang lahir pada era Reformasi.

“Itu semua adalah prinsip demokrasi yang harus kita jaga bersama, siapa pun yang sedang memerintah dan siapa pun yang menjadi peserta pemilu. Itu adalah amanah Reformasi. Demokrat mengajak kita semua terus menjaganya,” katanya.

Umam menegaskan, Demokrat setuju agar semua pihak senantiasa fokus bekerja mencari solusi bersama guna menyelesaikan persoalan masyarakat sehari-hari.

“Pesan utama Mas AHY mudah dipahami bahwa tujuan politik bukan sekadar memenangkan kekuasaan. Tujuan politik adalah memenangkan masa depan rakyat. Masa depan Indonesia. Jadi, jangan sampai dibalik. Fokus Demokrat hari ini adalah bekerja, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan rakyat,” tutur Umam.

Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyoroti pidato yang disampaikan AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada Sabtu (5/9). Menurut Doli, pernyataan yang disampaikan AHY seperti sinyal untuk maju pada kontestasi Pilpres 2029.

"Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, dan hak serta kewajiban warga negara," kata Doli dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur, dan standing positionnya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contander dalam Pilpres mendatang," sambungnya.

Doli menegaskan, sebagai sebuah bangsa, masyarakat sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah.

"Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apapun yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," tuturnya.

Doli meyakini, fenomena yang ada saat ini, semakin menguatkan bahwa ternyata 'magnet' Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda.

Ia menuturkan, bila beberapa waktu lalu, Ketua Umum Projo, Budi Arie yang mewakili poros politik Solo sudah terang benderang menyatakan kesiapannya. Sekarang publik menyaksikan satu lagi poros politik Cikeas ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada satu kapal di dalam pemerintahan.

"Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu 'poros politik' penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," tutur dia.

Sebelumnya, AHY mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi di tengah siklus pergantian kekuasaan. AHY mengatakan, Partai Demokrat memiliki pengalaman memimpin pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan. Partai tersebut juga pernah merasakan kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik.

Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun. Sebab, pemilu pada hakekatnya merupakan milik rakyat.

"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ujar AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9).

AHY juga mengajak kader Demokrat belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, salah satu pelajaran penting adalah proses pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan demokratis setelah SBY menyelesaikan dua periode pemerintahan.

Dia mengatakan, kekuasaan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang dapat dimiliki seseorang untuk selamanya. Kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata dia.

AHY mengatakan, jabatan dan kekuasaan pada akhirnya akan berganti seiring dengan siklus politik. Karena itu, seluruh kader Demokrat diminta memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir.

"Kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya," ujar AHY.