Jakarta, IDN Times — Tepat tiga tahun Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintah Indonesia di periode keduanya hari ini, Kamis (20/10/2022). Artinya, masa kerja Jokowi sebagai Presiden RI tersisa dua tahun untuk menyelesaikan seluruh program kerja pemerintah.
Partai Demokrat selaku partai di luar kabinet Jokowi memberi beberapa catatan terhadap kinerja Jokowi di tiga tahun terakhir ini.
Kepala Badan Komunikasi Strategi (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengkritik skala prioritas Jokowi selama memimpin Indonesia dalam tiga tahun terakhir.
Menurutnya, Jokowi belum fokus membantu rakyat kecil melalui program kerja pemerintahan. Pasalnya, Jokowi cenderung lebih aktif menjalankan program-program mercusuar ketimbang mengalokasikan dana untuk mendukung daya beli masyarakat.
“Fokus bagaimana bantu ekonomi rakyat, terutama rakyat dengan ekonomi menengah ke bawah, bisa bertahan hidup. Jangan kemudian menggunakan anggaran yang sudah terbatas ini untuk program-program yang tidak bermanfaat langsung kepada rakyat,” kata Herzaky kepada IDN Times, Rabu (19/10/2022).
“Sebaiknya tahan dulu nafsu membangun proyek-proyek mercusuar yang menghabiskan anggaran, dan menambah utang, padahal masih bisa ditunda pelaksanaannya,” sambung dia.
Jokowi juga diminta untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain dikarenakan harga bahan pokok serta BBM yang meningkat, Indonesia juga berpotensi terkena resesi pada 2023 mendatang.
Herzaky mengatakan, Jokowi semestinya bisa menggunakan anggaran dengan skala prioritas untuk kebutuhan rakyat.
“Pemerintah yang harus kencangkan ikat pinggang, jadi contoh buat rakyat. Bukan rakyat yang diminta mengencangkan ikat pinggang untuk bantu atasi kesalahan pemerintah. Pembangunan untuk rakyat, jangan rakyat untuk pembangunan,” tutur dia.
Selain itu, Demokrat juga menyorot kebebasan berekspresi di era Jokowi. Menurut Herzaky, Jokowi perlu menjaga iklim demokrasi di Indonesia.
Herzaky menyorot beberapa penelitian yang menyebut semakin banyak orang Indonesia takut untuk berpendapat, terutama mengkritik pemerintah.
“Berbagai penelitian menunjukkan, termasuk penelitian dari CSIS, semakin banyak rakyat kita yang takut berpendapat berbeda atau mengkritik pemerintah di ruang publik. Ini bencana besar buat demokrasi Indonesia,” ujar Herzaky.
Juru Bicara Partai Demokrat ini juga menyebut perlu kebebasan berekspresi untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang tidak otoriter.
“Karena salah satu esensi demokrasi adalah ruang yang terbuka untuk mengekspresikan pendapat berbeda. Kalau sampai rakyat ketakutan bersuara berbeda, seakan-akan mereka hidup dalam rezim otoriter, tidak lagi rezim yang demokratis,” pungkas Herzaky.