Demokrat Tolak Usulan Cak Imin Pilkada Tidak Langsung

28 Jul 2025, 17:54 WIB

Amir Faisol

Anggota Komisi III DPR Fraksi DPR Hinca Pandjaitan sebut target RUU KUHAP selesai Oktober 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

SBY sempat keluarkan Perppu menolak Pilkada tidak langsung
Partai Demokrat menghormati pendapat Cak Imin, tetapi tetap konsisten memilih Pilkada secara langsung.
Cak Imin sempat usulkan kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih lewat DPRD untuk efektivitas pemerintahan.

Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat menolak usulan Ketua Umum PKB A. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait pemilihan kepala daerah (Pilkad) yang tak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan partainya masih sepakat Pilkada tetap harus dilakukan secara demokratis seperti sekarang.

"Sampai hari ini, pikiran Partai Demokrat tetap itu. Karena itu pilihan kita berdemokrasi. Pilihan kita berdemokrasi, ya udah pemilihan langsung," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).

1. SBY sempat keluarkan Perppu menolak Pilkada tidak langsung

Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan. (IDN Times/istimewa).

Hinca juga menyinggung Demokrat pernah menolak ide tersebut sejak kepemimpinan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai upaya mempertahankan Pilkada langsung.

"Waktu itu dia (SBY) lagi dalam penerbangan dari Amerika ke Indonesia lewat Jepang, dan akhirnya waktu itu kita putuskan Perppu menolak itu,” kata Anggota Komisi III DPR itu.

2. Demokrat tetap hormati pikiran Cak Imin

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di PTUN, Senin (3/4/2023). (IDN Times/Melani Putri)

Kendati, Hinca menyatakan, pihaknya tetap menghormati pendapat Cak Imin sebagai pemikiran PKB. Namun, Demokrat tetap konsisten mempertahankan keyakinannya bahwa Pilkada harus dipilih secara langsung.

Menurut dia, Demokrasi tetap menjadi pilihan partainya, termasuk pada pelaksanaan Pilkada berikutnya. Kalau pun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangannya, maka itu menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya.

"Masa main tunjuk-tunjuk lagi, balik lagi zaman dulu. Kalau balik zaman dulu lagi, rasanya gaklah. Kita perbaiki dengan versi Indonesia lah," kata Hinca.

3. PKB usul kepala daerah dipilih DPRD

Cak Imin usai melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (31/3/2025). (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, A. Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dievaluasi secara total. Sistem Pilkada saat ini menghambat konsolidasi pembangunan di daerah. Cak Imin mengatakan, ada kepala daerah terhambat dalam bekerja karena proses politik terlampau panjang.

"Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan madorotnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga bapak, ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang," ujar Cak Imin.

Dia mengatakan, akan lebih efektif jika kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih lewat DPRD seluruh Indonesia.

"Kalau tidak ditunjuk pusat, minimal Pilkada, maksimal dipilih DPRD di seluruh Tanah Air," ujar Cak Imin.

Dia mengakui usulan itu cukup menantang karena banyak pihak akan menolak. Namun, PKB tetap fokus pada efektivitas pemerintahan.

"Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad tujuannya hanya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan demokrasi," kata Cak Imin.