Deretan Keluarga Dinasti Politik Duduki Kursi Elite DPR

06 Okt 2024, 14:32 WIB

Ilustrasi Gedung DPR Senayan. (IDN Times/Kevin Handoko)

Jakarta, IDN Times - Dinasti politik menjadi narasi yang santer dibicarakan pada era saat ini. Terlebih, ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo maju sebagai calon Wakil Presiden 2024.

Dinasti politik juga ada di tubuh DPR RI, mereka yang terpilih sebagai anggota dewan memiliki hubungan erat dengan orangtua atau saudaranya yang juga menjadi elite politik di Tanah Air.

Sebut saja Puan Maharani, Ketua DPR RI 2024-2029 yang merupakan anak dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Kader PDIP juga seolah tak ada yang berani menyuarakan kursi Ketua DPR RI untuk kader yang lain sebelum proses pemilihan Ketua DPR RI baru.

Kader PDIP kompak dan bulat menyebut Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dari partainya. Tak hanya itu, anak Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

1. Ketua Fraksi Demokrat dan PAN di DPR juga bisa dianggap dinasti politik

Edhie Baskoro Yudhoyono, resmi dilantik kembali sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024-2029, (1/10/2024). (Instagram @ibasyudhoyono)

Kemudian, Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Futri Zulya Savitri. Kedua nama itu juga bisa dianggap sebagai dinasti politik di DPR.

Hal itu karena Ibas merupakan putra dari mantan Ketua Umum Demokrat dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat ini, kakaknya, Agus Harimurti Yudhoyono juga memimpin Partai Demokrat. Sementara Futri, merupakan anak dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

2. Formappi sebut ada 79 anggota DPR terafiliasi dinasti politik

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis sejumlah caleg terpilih periode 2024-2029 terafiliasi politik dinasti. Berdasarkan data Formappi, total ada 79 caleg yang dianggap terafiliasi politik dinasti.

"Formappi menemukan 79 caleg terpilih yang berkerabat dengan caleg terpilih lain atau pun dengan pejabat atau mantan pejabat pusat, elite parpol, hingga pejabat daerah. Relasi kekerabatan beragam, mulai dari suami-istri, anak, ponakan dan lain-lain," sebut laporan Formappi yang berjudul 'Anatomi Calon Terpilih DPR 2024-2029: DPR Baru Lebih Baik atau Lebih Buruk?' yang dirilis pada Selasa, 24 September 2024.

Dalam laporan Formappi tersebut, anggota legislatif terpilih itu ada yang istri, suami, anak, ayah, saudara yang pernah terpilih menjadi anggota legislatif, presiden atau mantan presiden.

3. Tak baik untuk demokrasi Indonesia

Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, mengatakan, tak aneh apabila dinasti politik terjadi di Indonesia.

"Sebenarnya kan ini tidak heran, tidak aneh, dinasti politik kan terjadi di semua partai, di banyak partai, karena memang sirkulasi politiknya, elitenya hanya seperti itu dan anggota DPR yang terpilih tidak aneh, tidak heran pula kalau berangkat dari banyak kekuatan politik dinasti itu, sebenarnya baik atau tidak, karena dalam politik kita yang liberal," ucap Ujang.

Sebab, kata dia, ongkos politik di Indonesia untuk terpilih menjadi anggota DPR butuh modal besar. Oleh karena itu, mereka yang memiliki modal besar dan jejaring yang kuat, bisa masuk ke parlemen.

"Maka, mereka-mereka itu yang punya uang yang banyak, yang punya sumber daya yang mereka miliki, sumber daya politik, ekonomi, hukum, jaringan, kekuasaan, kami dimiliki oleh para pejabat-pejabat, petinggi-petinggi itu untuk menjadikan anak-anaknya, atau saudara-saudaranya untuk menjadi anggota DPR itu," kata dia.

Ujang menilai, politik dinasti membuat demokrasi Indonesia tidak sehat dan bermartabat. Sebab, kursi elite hanya akan diduduki oleh kalangan tertentu saja.

"Kalau saya melihat demokrasi, kurang baik, kurang pas, karena nanti jabatan itu hanya diisi oleh mereka-mereka saja, oleh keluarga mereka saja, sedangkan anak-anak bangsa lain yang hebat dan tidak punya uang, tidak akan jadi pejabat," ucap dia.