Desak Vaksin Berbayar Dicabut, KontraS: Jokowi Jilat Ludah Sendiri!

12 Jul 2021, 17:09 WIB

Tanggapan Presiden Jokowi mengenai Kritikan Mahasiswa terkait julukan 'The King of Lip Service' untuk Presiden Jokowi. (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti menilai, semestinya Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak hanya menunda tetapi vaksin Gotong Royong berbayar harusnya dibatalkan, dan kebijakan dicabut.

"Penundaan bukan solusi, bukan jalan keluar, tetapi dicabut. Jika tidak pada akhirnya kita tahu bahwa Jokowi telah menjilat ludah sendiri, ketika dia bilang semua vaksin gratis, dan kita lihat hari ini akan ada vaksin berbayar," ujarnya dalam konferensi pers LaporCovid-19 dipantau virtual, Senin (12/7/2021).

1. Negara harus minta maaf

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Fatia mengatakan, semua prioritas yang timpang di tengah pandemik ini malah membuat pemerintah tidak fokus menentukan kebijakan dengan melihat, sisi sosial, hak atas kesehatan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan.

"Tetapi sejak awal berpacu pada ekonomi dan pembangunan. Maka, kita bisa nyatakan penanganan pandemik gagal. Negara harus minta maaf," tegasnya.

2. Mencari keuntungan sebisa mungkin di tengah himpitan

Dua orang tenaga kesehatan beristirahat sejenak saat menunggu pasien di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi.

Apalagi, lanjut Fatia, di tengah carut marut kebijakan penanganan pandemik, pemerintah menambah masalah tentang vaksin berbayar.

"Saya rasa ada kegagalan dari pemerintah dan rasa antipati, nyawa masyarakat hanyalah angka statistik saja, dan mencari keuntungan sebisa mungkin di tengah himpitan, masyarakat udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa tembok," imbuhnya.

3. Tidak etis pemerintah memperjualbelikan vaksin di tengah pandemik

Antrean warga di Apotek (IDN Times/Umi Kalsum)

Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan mengatakan, Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan mendesak pemerintah untuk mencabut program vaksinasi gotong royong berbayar.

Sebab, tengah krisis pandemik, pemerintah dimandatkan konstitusi untuk memenuhi hak atas kesehatan setiap warga negara. Termasuk di antaranya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis.

"Kenyataannya, saat kasus melonjak tajam seperti sekarang, pemerintah justru mengeluarkan program vaksin gotong royong berbayar untuk individu/perorangan. Tidak etis pemerintah memperjualbelikan di tengah pandemik," tegasnya.

4. Presiden sudah berjanji berikan vaksinasi gratis

Warga antre untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 saat Vaksinasi Massal COVID-19 dalam rangka HUT ke-75 Bhayangkara di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu, 26 JWarga antre untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 saat Vaksinasi Massal COVID-19 dalam rangka HUT ke-75 Bhayangkara di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu, 26 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Pemerintah, melalui Menteri Kesehatan diam-diam justru mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 19 Tahun 20211 sebagai dasar hukum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang tidak etis, yaitu vaksinasi berbayar untuk individu/perorangan.

Praktik seperti ini jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak kesehatan masyarakat yang dilindungi oleh Konstitusi.

"Hal ini juga jelas sebuah bentuk kebohongan dan inkonsistensi nyata dari janji Presiden Joko Widodo yang menyatakan pada Desember 2020 lalu bahwa Vaksin COVID-19 diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat," imbuhnya..

5. Kimia Farma tunda pelaksanaan layanan vaksinasi berbayar

Ilustrasi Apotek Kimia Farma. (IDN Times/Imam Rosidin)

Diketahui, PT Kimia Farma Tbk resmi menunda pelaksanaan layanan vaksinasi gotong royong Individu atau vaksinasi berbayar yang seharusnya dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Salah satu apotek Kimia Farma yang melaksanakan program vaksinasi berbayar ini memasang pengumuman penundaan tersebut. Apotek yang terletak di Jalan Raya Sultan Hasanudin, Blok M, Jakarta Selatan memastikan bahwa program vaksin berbayar ditunda.

"Vaksin individu ditunda sampai ada informasi lebih lanjut," tulis pengumuman tersebut di apotek Kimia Farma.